Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 04 Juni 2026 | Sistem hukum pidana di berbagai negara terus mengalami perkembangan untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di Australia, misalnya, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Australian Capital Territory (ACT) telah meningkatkan usia pertanggungjawaban pidana menjadi 14 tahun, sebuah langkah yang diharapkan dapat mengurangi jumlah anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.
Langkah ini dinilai sebagai contoh baik bagi wilayah lain di Australia untuk meningkatkan usia pertanggungjawaban pidana, yang saat ini masih beragam dan seringkali lebih rendah dari standar internasional. Organisasi PBB telah menekankan pentingnya menaikkan usia ini menjadi 14 tahun tanpa pengecualian, karena anak-anak berusia 10 hingga 13 tahun belum memiliki kapasitas untuk memahami sepenuhnya konsekuensi dari tindakan mereka.
Di sisi lain, di Ireland, sistem bantuan hukum pidana juga menghadapi tantangan. Rencana pembayaran bantuan hukum pidana yang baru, yang disebut ‘aktuarial’, telah menuai kecaman dari masyarakat hukum setempat. Mereka khawatir bahwa sistem ini dapat membahayakan hak-hak terdakwa, terutama mereka yang rentan, dengan membatasi akses mereka kepada bantuan hukum yang memadai.
Jonathan Hunyor dari Pusat Keadilan dan Keseimbangan menyoroti bahwa mengunci anak-anak berusia 10 tahun hanya akan memperburuk masalah sosial dan membuat masyarakat kurang aman. Ia menekankan bahwa anak-anak perlu dibantu untuk membangun modal sosial positif, bukan dimasukkan ke dalam sistem yang hanya akan mengajari mereka untuk menjadi lebih terlibat dalam kegiatan kriminal.
Dr. Faith Gordon, seorang peneliti keadilan pemuda dari Australian National University, menyatakan bahwa keputusan ACT untuk meningkatkan usia pertanggungjawaban pidana sejalan dengan bukti dan standar internasional yang telah lama ditekankan. Ia menekankan pentingnya memahami bahwa anak-anak perlu perlindungan dan dukungan yang tepat untuk mencegah mereka terjebak dalam lingkaran kejahatan.
Kesimpulan dari perkembangan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana harus selalu dievaluasi dan diperbarui untuk memastikan bahwa hak asasi manusia terlindungi dan keadilan dapat ditegakkan. Dengan memahami kompleksitas masalah dan mengadaptasi pendekatan yang lebih holistik, masyarakat dapat berharap untuk mencapai tingkat keamanan dan keadilan yang lebih baik.
