Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 24 April 2026 | Pemerintah melalui Permendagri No. 11 Tahun 2026 telah mencabut pembebasan penuh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan listrik. Kebijakan baru menempatkan mobil listrik pada tingkat pajak yang sama dengan kendaraan bermesin bensin, namun tetap memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan keringanan. Di tengah perubahan ini, simulasi pengurangan 50% PKB Geely EX 2 di Jakarta menjadi sorotan utama para calon pembeli.
Menurut ketentuan baru, kendaraan listrik tidak lagi dikecualikan dari PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pemerintah daerah memiliki wewenang menentukan besaran insentif, sehingga tarif dapat bervariasi antar wilayah. DKI Jakarta, sebagai ibu kota, telah menyiapkan skema keringanan yang memungkinkan pemilik mobil listrik memperoleh pengurangan PKB hingga setengahnya dari tarif standar.
Untuk memperkirakan dampak finansial, tim kami melakukan simulasi dengan menggunakan data tarif PKB kendaraan konvensional di Jakarta. Berdasarkan perhitungan resmi, mobil dengan koefisien bobot 1,050 (sama dengan BYD M6) dikenai PKB tahunan sekitar Rp6.000.000. Dengan kebijakan pengurangan 50%, Geely EX 2 yang memiliki koefisien serupa akan membayar PKB sebesar Rp3.000.000.
Selain PKB, pemilik mobil listrik tetap wajib membayar SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) sebesar Rp143.000 dan BBNKB yang biasanya dihitung sebesar 2% dari nilai jual kendaraan. Mengasumsikan harga jual Geely EX 2 di Jakarta mencapai Rp350.000.000, BBNKB yang harus dibayarkan menjadi Rp7.000.000.
| Komponen | Tarif Tanpa Insentif | Setelah Pengurangan 50% PKB |
|---|---|---|
| PKB | Rp6.000.000 | Rp3.000.000 |
| SWDKLLJ | Rp143.000 | Rp143.000 |
| BBNKB (2% dari Harga) | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 |
| Total Tahunan | Rp13.143.000 | Rp10.143.000 |
Dari tabel di atas terlihat bahwa meski PKB telah dipotong setengah, total beban pajak tahunan tetap signifikan karena BBNKB dan SWDKLLJ tidak mengalami perubahan. Sebelumnya, ketika PKB dan BBNKB dibebaskan, pemilik Geely EX 2 hanya perlu membayar SWDKLLJ sebesar Rp143.000 per tahun, menghasilkan selisih biaya tahunan hampir Rp10 juta.
Pengurangan PKB sebesar 50% tetap memberikan manfaat finansial yang cukup besar, terutama bagi konsumen yang mengutamakan biaya operasional rendah. Namun, perbedaan tarif antar daerah menuntut calon pembeli untuk melakukan riset lokal. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan menyiapkan regulasi turunan yang menyesuaikan besaran keringanan pajak sesuai kemampuan fiskal daerah dan target emisi karbon.
Simulasi ini juga menyoroti pentingnya memperhitungkan total cost of ownership (TCO) yang meliputi pajak, asuransi, biaya listrik, dan perawatan. Dengan PKB yang masih lebih tinggi dibandingkan kendaraan konvensional, nilai penghematan bahan bakar dan perawatan menjadi faktor penentu utama dalam keputusan pembelian mobil listrik.
Kesimpulannya, pengurangan 50% PKB Geely EX 2 di Jakarta mengurangi beban tahunan dari Rp13,14 juta menjadi sekitar Rp10,14 juta. Meskipun demikian, beban pajak tetap jauh di atas masa insentif penuh yang berakhir pada 2026. Calon pembeli disarankan untuk meninjau kebijakan daerah masing-masing dan mempertimbangkan manfaat jangka panjang kendaraan listrik dalam konteks lingkungan dan ekonomi.
