Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 05 Mei 2026 | JAKARTA – Partai Ummat memperkuat posisinya menjelang kemungkinan proses hukum terkait video Amien Rais yang menuduh adanya kedekatan pribadi antara Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, menegaskan bahwa partainya siap menanggung segala konsekuensi hukum sambil tetap mempertahankan dukungan penuh pada pernyataan Ketua Majelis Syura, Amien Rais.
Menurut keterangan Ridho pada konferensi pers tanggal 5 Mei 2026, seluruh kader partai telah menyatakan dukungan seratus persen terhadap Amien Rais. “Kami seluruh kader Partai Ummat seribu persen mendukung pernyataan Pak Amien Rais,” ujarnya. Ridho menambahkan bahwa pernyataan tersebut merupakan wujud kepedulian dan kecintaan Amien Rais terhadap negara serta sahabat lama Presiden Prabowo.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Menteri Meutya Hafid menilai video tersebut berisi hoaks, fitnah, serta ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat. Komdigi mengacu pada Undang‑Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27A dan Pasal 28 ayat 2, yang mengatur tentang penyebaran konten yang merusak nama baik serta provokasi.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menyatakan keprihatinannya bahwa Amien Rais mungkin menjadi korban informasi palsu yang tersebar di media sosial. Qodari menekankan pentingnya verifikasi fakta sebelum publikasi, terutama ketika melibatkan tokoh tinggi negara.
Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menilai pernyataan Amien Rais dapat melanggar hak asasi manusia karena menyerang kehormatan pribadi Teddy Indra Wijaya. Pigai mengutip Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yang menuntut setiap kebebasan berpendapat tidak boleh melanggar hak orang lain. Ia menuntut Amien Rais meminta maaf atau mencabut pernyataannya.
Partai Ummat menanggapi kritik tersebut dengan menegaskan bahwa kritik yang diarahkan kepada Teddy adalah kritik terhadap dugaan penyalahgunaan jabatan, bukan serangan pribadi. Ridho menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin konstitusi, namun tetap harus berada dalam batas hukum yang berlaku.
Berikut langkah‑langkah yang direncanakan Partai Ummat untuk menghadapi potensi proses hukum:
- Penunjukan tim hukum internal yang terdiri dari pengacara senior untuk menyiapkan pembelaan.
- Penyusunan dokumen bukti yang menunjukkan bahwa pernyataan Amien Rais bersifat opini publik dan tidak mengandung fitnah yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
- Koordinasi dengan lembaga independen untuk melakukan audit fakta secara transparan.
- Pengajuan keberatan resmi kepada Komdigi atas penetapan video sebagai konten hoaks, dengan dasar kebebasan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945.
Para pengamat hukum menilai bahwa kasus ini akan menjadi ujian penting bagi batasan antara kebebasan berpendapat dan penyebaran informasi palsu di era digital. Jika terbukti melanggar UU ITE, Amien Rais dan Partai Ummat dapat menghadapi sanksi administratif hingga pidana, termasuk denda dan kemungkinan penahanan.
Namun, Ridho tetap optimis. “Kami percaya proses hukum akan berjalan adil dan tidak memihak,” katanya. “Kita akan terus mengedepankan nilai‑nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.”
Sejauh ini, belum ada keputusan definitif dari pengadilan. Sementara itu, publik dan media terus memantau perkembangan kasus ini, yang dianggap mencerminkan dinamika politik Indonesia pasca pemilihan umum 2024.
Partai Ummat juga menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga stabilitas politik nasional, sambil memperjuangkan hak warga untuk memperoleh informasi yang berimbang. Dengan menggabungkan strategi hukum dan komunikasi publik, partai berharap dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari kontroversi video tersebut.
