Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 19 April 2026 | Jakarta, 18 April 2026 – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyerukan reformasi PBB secara total pada seminar bertajuk “Relevansi Gerakan Asia‑Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini” yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung. Dalam pidatonya, Megawati menegaskan bahwa struktur Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB) yang lahir dari konstelasi politik pasca‑Perang Dunia II sudah tidak relevan lagi dengan dinamika dunia modern.
Megawati mengaitkan usulan reformasi tersebut dengan semangat kebangsaan yang pernah diungkapkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dalam pidato “To Build The World a New” di Sidang Umum PBB pada tahun 1960. “Bung Karno menekankan kesetaraan antarbangsa dan mengusulkan penghapusan hak veto yang dimiliki negara‑negara pemenang perang. Ide‑ide itu tetap relevan dan harus diwujudkan kembali,” ujarnya.
Berikut poin‑poin utama yang diajukan Megawati dalam rangka re‑tooling PBB:
- Penghapusan hak veto pada Dewan Keamanan yang saat ini hanya dapat dilakukan oleh lima negara besar (AS, Rusia, China, Prancis, dan Inggris). Megawati berargumen bahwa hak istimewa tersebut menimbulkan ketimpangan dalam pengambilan keputusan global.
- Penambahan nilai Pancasila ke dalam Piagam PBB sebagai landasan moral dan etika internasional, mencerminkan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan persaudaraan.
- Restrukturisasi Dewan Keamanan dengan menambah jumlah anggota tetap tanpa hak veto, serta meningkatkan representasi negara‑negara berkembang.
- Pemindahan Markas Besar PBB ke negara yang netral, jauh dari pengaruh geopolitik kekuatan besar, untuk menegaskan independensi lembaga internasional.
Megawati menegaskan bahwa reformasi tersebut mendesak mengingat situasi geopolitik saat ini, yang ditandai dengan konflik berkepanjangan di Timur Tengah, ketegangan di kawasan Venezuela, serta persaingan besar antara blok Barat dan Timur. “Dunia membutuhkan alternatif pemikiran untuk mewujudkan perdamaian sejati. Semangat KAA 1955 dan nilai‑nilai non‑blok harus menjadi kompas bagi kebijakan luar negeri yang adil,” katanya.
Selain mengusulkan perubahan struktural, Megawati juga mengajak negara‑negara anggota PBB untuk mengadakan Konferensi Asia‑Afrika Jilid II sebagai forum strategis memperkuat solidaritas negara‑negara berkembang. Ia menilai konferensi tersebut dapat menjadi arena dialog untuk mengkaji kembali tatanan internasional yang saat ini didominasi oleh kepentingan negara‑negara besar.
Reformasi PBB yang diusulkan Megawati tidak hanya bersifat simbolik, melainkan menyentuh aspek praktis dalam penegakan perdamaian, penanganan krisis kemanusiaan, serta pengelolaan isu‑isu global seperti perubahan iklim. Ia menambahkan, “Jika PBB mampu menyingkirkan mekanisme veto yang menghambat, maka keputusan kolektif akan lebih cepat, inklusif, dan mencerminkan kepentingan seluruh umat manusia.”
Berbagai kalangan politik dan akademisi menanggapi seruan Megawati dengan beragam pendapat. Sebagian pihak mendukung gagasan penghapusan hak veto sebagai langkah progresif, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi ketidakstabilan dalam proses pengambilan keputusan keamanan internasional. Namun, mayoritas sepakat bahwa diskusi tentang relevansi PBB perlu terus berlanjut.
Megawati menutup pidatonya dengan harapan bahwa reformasi total PBB akan menjadi warisan nyata bagi generasi mendatang, sekaligus menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam memperjuangkan keadilan global. “Kita harus berani menata kembali lembaga internasional yang seharusnya menjadi penjaga perdamaian, bukan arena persaingan kekuasaan,” tutupnya.
