Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 23 April 2026 | Perdana Menteri terpilih Hungaria, Peter Magyar, menegaskan bahwa negaranya akan menahan Benjamin Netanyahu jika pemimpin Israel itu melintasi perbatasan Hungaria. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Budapest pada Senin, 22 April 2026, dan menandai pergeseran drastis dari kebijakan sebelumnya yang berusaha menarik Hungaria dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Magyar, yang baru saja memenangkan pemilihan umum pada awal April, menekankan pentingnya menghormati kewajiban internasional. “Jika sebuah negara anggota ICC dan seseorang yang berada dalam daftar buronan lembaga tersebut memasuki wilayah kami, maka orang itu harus ditahan,” ujar Magyar, mengutip pernyataan yang dilaporkan oleh Sky News. Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut telah disampaikan langsung kepada Netanyahu, yang sejak November 2024 berada dalam daftar buronan ICC atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Kebijakan ini berlawanan dengan langkah mantan pemerintahan Viktor Orban yang berusaha mengeluarkan Hungaria dari ICC. Pada 2025, ketika Netanyahu mengunjungi Budapest, pemerintah Orban menolak penangkapan dan melanjutkan proses keluar dari ICC, yang dijadwalkan efektif pada 2 Juni 2026. Magyar kini berjanji akan menghentikan proses tersebut, memastikan keanggotaan Hungaria tetap aktif di ICC.
Reaksi negara-negara Uni Eropa beragam. Jerman dan Italia menolak usulan untuk menangguhkan seluruh kerja sama Uni Eropa dengan Israel, meski beberapa negara lain, seperti Spanyol dan Irlandia, mengusulkan sanksi yang lebih keras. Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, menegaskan pentingnya dialog kritis dengan Israel, sementara Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, menyatakan belum ada keputusan yang akan diambil saat itu.
Irlandia, melalui Menteri Luar Negeri Helen McEntee, menggarisbawahi perlunya tindakan tegas untuk melindungi nilai-nilai fundamental Uni Eropa. Namun, menangguhkan seluruh perjanjian kerja sama memerlukan persetujuan bulat dari 27 negara anggota, yang tampaknya sulit tercapai mengingat posisi kuat Jerman dan Italia yang menolak langkah tersebut.
Dalam konteks hukum internasional, penangkapan seorang kepala negara atau perdana menteri oleh negara anggota ICC menimbulkan perdebatan tentang kekebalan diplomatik. Beberapa negara, termasuk Prancis, menilai bahwa penahanan seperti itu dapat berbenturan dengan prinsip‑prinsip lain dalam hukum internasional. Meski begitu, Magyar menegaskan bahwa Hungaria tidak akan mengabaikan kewajiban ICC demi kepentingan politik.
Langkah Magyar menambah ketegangan geopolitik di Eropa Tengah, di mana hubungan antara negara-negara anggota Uni Eropa dan Israel semakin kompleks. Dengan meningkatnya konflik di Lebanon, Tepi Barat, dan Gaza, tekanan internasional untuk menegakkan akuntabilitas atas dugaan kejahatan perang semakin kuat. Kebijakan Hungaria yang tegas dapat menjadi contoh bagi negara lain yang masih ragu untuk menegakkan perintah penangkapan ICC.
Jika Netanyahu tetap berencana mengunjungi Hungaria pada musim gugur mendatang, pemerintah baru tersebut siap menegakkan prosedur hukum yang berlaku. “Jika seseorang yang diburu oleh ICC memasuki wilayah kami, aparat wajib mengambil tindakan hukum berupa penahanan,” tegas Magyar lagi. Keputusan ini tidak hanya menegaskan komitmen Hungaria terhadap hukum internasional, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana negara-negara lain akan menanggapi situasi serupa di masa depan.
Ketegangan ini mencerminkan dinamika politik global yang semakin terpolarisasi, di mana kepatuhan terhadap lembaga internasional seperti ICC menjadi arena pertarungan nilai dan kepentingan nasional. Dengan keputusan tegas Magyar, Hungaria menempatkan dirinya di garis depan upaya menegakkan keadilan internasional, meskipun menghadapi potensi isolasi politik dari sekutu tradisionalnya di Uni Eropa.
