Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 06 Mei 2026 | Menjelang peluncuran program Perpukadesi (Program Pemberdayaan Keluarga Desa), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan dukungan penuh pemerintah pusat. Dalam sebuah pertemuan di Rumah Jabatan Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, Tito menekankan bahwa keberadaan Perpukadesi harus dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kesejahteraan keluarga di daerah, sekaligus menjadi katalisator bagi pembangunan yang berimbang antara pengawasan dan pemberian insentif.
Dalam sambutannya, Tito mengingatkan tiga hal utama yang harus dijadikan landasan dalam mengimplementasikan Perpukadesi. Ketiga poin tersebut tidak hanya relevan bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga kemasyarakatan seperti Tim Penggerak PKK dan Posyandu yang aktif dalam program imunisasi anak.
- Pembinaan Daerah Harus Seimbang – Pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan pengawasan administratif. Insentif berupa bantuan dana, pelatihan kapasitas, serta fasilitas pendukung harus diberikan secara proporsional kepada daerah yang menunjukkan komitmen nyata dalam pelaksanaan program.
- Insentif sebagai Pemicu Kinerja – Pemberian insentif bukan sekadar hadiah, melainkan motivasi bagi pemerintah daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Insentif dapat berbentuk alokasi anggaran khusus, penghargaan kinerja, atau dukungan teknis yang memudahkan pelaksanaan program di tingkat desa.
- Keterlibatan Masyarakat dan Kolaborasi Lintas Sektor – Keberhasilan Perpukadesi sangat bergantung pada partisipasi aktif warga, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan. Kolaborasi antara Puskesmas, Posyandu, dan PKK menjadi kunci dalam mengidentifikasi keluarga yang belum menerima imunisasi (zero‑dose) dan memastikan setiap anak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
Dalam konteks kesehatan, Tito menyoroti pentingnya program imunisasi anak sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda Perpukadesi. Ia mengingatkan bahwa imunisasi merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah bersama orang tua. Data terbaru menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan mencatat cakupan imunisasi yang tinggi, berkat sinergi antara pemerintah daerah, PKK, dan Posyandu. Namun, masih terdapat sejumlah anak yang belum terjangkau, terutama di daerah terpencil.
“Saya sangat mengapresiasi pendekatan “by name, by address” yang diterapkan Kabupaten Gowa. Pendataan yang akurat memungkinkan intervensi tepat sasaran, bukan sekadar angka statistik,” ungkap Tito. Ia menambahkan bahwa pola asuh yang kurang tepat menjadi faktor utama mengapa sebagian orang tua belum melaksanakan imunisasi. Oleh karena itu, edukasi mengenai pentingnya imunisasi harus terus digencarkan, sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan keluarga melalui Perpukadesi.
Selain itu, Tito menekankan perlunya kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap kondisi lapangan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun rencana kerja yang memadukan program pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pemberian insentif yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama Perpukadesi—meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kesenjangan pembangunan—akan tercapai secara berkelanjutan.
Kesimpulannya, dukungan Menteri Dalam Negeri terhadap Perpukadesi tidak bersifat simbolis semata. Melalui tiga ingatan penting—pembinaan seimbang, insentif sebagai pemicu, serta kolaborasi lintas sektor—Tito Karnavian mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, terdidik, dan mandiri. Implementasi yang konsisten di tingkat desa dan kecamatan diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam memperkuat jaringan perlindungan sosial dan kesehatan nasional.
