Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 05 Mei 2026 | Jakarta, 4 Mei 2026 – Pada konferensi pers pasca perayaan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Ketua Panitia May Day 2026 sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyampaikan rangkuman dinamika aksi massa serta respons organisasi terhadap program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa sikap kritis sebagian buruh tidak berarti menolak kebijakan, melainkan menuntut penyesuaian sesuai dengan kondisi keluarga pekerja.
Menurut Andi Gani, lebih dari 400 ribu peserta berhasil berkumpul secara tertib tanpa gangguan keamanan. “Kami berhasil menggelar May Day terbesar dalam sejarah, dengan massa yang terorganisir, damai, dan tetap kondusif,” ujarnya di Hotel Grand Mansion, Menteng. Ia juga mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto, jajaran kabinet, serta pimpinan DPR yang secara langsung mendengarkan aspirasi buruh.
Ketika Presiden Prabowo menanyakan manfaat program MBG, teriakan penolakan muncul dari barisan pekerja lajang. Andi Gani menjelaskan, suara tersebut berasal dari buruh yang belum memiliki tanggungan anak. “Bagi mereka yang belum berkeluarga, dana MBG lebih bernilai jika dialokasikan untuk pengembangan pribadi, pelatihan, atau tabungan masa depan,” jelasnya. Ia menambahkan, buruh yang sudah berumah tangga tetap mendukung program tersebut karena manfaatnya langsung dirasakan oleh anak-anak mereka.
Selain menanggapi isu MBG, Andi Gani memperkenalkan rencana pembentukan Satgas PHK (Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja) sebagai alternatif dari konsep Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) yang dianggap terlalu besar dan birokratis. Ia menjelaskan struktur satgas yang akan diangkat melalui Keppres, mencakup:
- Ketua yang berasal dari kalangan menteri senior kabinet.
- Sekretaris yang mewakili unsur kabinet.
- Komite eksekutif dengan perwakilan serikat buruh, akademisi, dan pejabat kementerian terkait.
- Kelompok kerja khusus yang menangani isu PHK, penyaluran tenaga kerja, dan peningkatan keterampilan.
Satgas ini diharapkan menjadi jalur resmi bagi pekerja untuk mengajukan aspirasi dan pengaduan, selain melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Desk Ketenagakerjaan Polri. “Kami ingin memastikan koordinasi lintas kementerian tidak terfragmentasi, sehingga solusi dapat diterapkan secara cepat dan efektif,” ujar Andi.
Dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan, Andi Gani menyoroti tiga isu utama yang menjadi fokus KSPSI pada May Day 2026:
- Peninjauan kembali praktik outsourcing yang dianggap merugikan pekerja tetap.
- Peningkatan akses beasiswa LPDP bagi anak pekerja sebagai upaya jangka panjang meningkatkan kualitas SDM.
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan (RUU Ketenagakerjaan) yang lebih pro-buruh, dengan partisipasi aktif serikat dalam proses legislasi.
Andi menegaskan komitmen KSPSI untuk mengawal proses tersebut dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan mengutamakan kesejahteraan pekerja. “Kami percaya Presiden akan menepati janji‑janjinya kepada buruh, termasuk realisasi program MBG bagi yang membutuhkan dan pembentukan Satgas PHK yang efektif,” tutupnya.
Dengan catatan bahwa suara penolakan MBG bukan penolakan total melainkan refleksi kebutuhan khusus, Andi Gani mengajak semua pihak – pemerintah, pengusaha, dan serikat – untuk terus berdialog. Ia berharap May Day 2026 tidak hanya menjadi peringatan sejarah, tetapi juga momentum nyata bagi perbaikan kondisi kerja di Indonesia.
