Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 03 Mei 2026 | Jakarta, 3 Mei 2026 – Pembangunan Pusat Kendali NCC MBG (National Command Center Malang Besar Ganda) yang telah mencapai 80 persen selesai kini menjadi sorotan tajam setelah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara terbuka mempertanyakan urgensi serta prioritas proyek tersebut. Pertanyaan tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan legislatif, pemerintah, dan publik mengenai transparansi anggaran, manfaat jangka panjang, serta dampak sosial‑ekonomi.
Menurut data resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, proyek NCC MBG merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat sistem kontrol dan koordinasi penanggulangan bencana serta keamanan nasional. Dengan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun, pembangunan meliputi fasilitas pusat komando, ruang operasi darurat, serta jaringan komunikasi berkecepatan tinggi yang diharapkan dapat mengintegrasikan data dari seluruh provinsi.
Namun, pada sidang komisi I DPR pada Senin (3/5), Anggota DPR Fadli Harun (Partai Nasional) mengajukan pertanyaan kritis mengenai kebutuhan aktual proyek tersebut. “Kami menghargai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesiapan nasional, namun dengan progres 80 persen, mengapa masih diperlukan tambahan dana dan waktu? Apakah ada kajian cost‑benefit yang transparan?” ujar Fadli dalam rapat.
Berbagai pihak memberikan respons beragam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartono, menegaskan bahwa progres 80 persen belum mencakup fase instalasi sistem operasional yang memerlukan pengujian intensif. “Tahap akhir meliputi integrasi teknologi AI, pelatihan personel, dan pengujian keamanan siber. Tanpa tahap ini, fasilitas tidak dapat berfungsi optimal,” jelasnya.
Sementara itu, Lembaga Pengawasan Keuangan (LPK) menyiapkan audit independen untuk menilai kepatuhan anggaran serta efektivitas penggunaan dana publik. LPK menyoroti bahwa transparansi dalam proyek berskala besar sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Berikut rangkuman poin‑poin utama yang menjadi sorotan dalam perdebatan tersebut:
- Progres Fisik: 80 persen penyelesaian struktur bangunan, namun masih 30 persen pekerjaan instalasi sistem.
- Anggaran: Total anggaran Rp 2,4 triliun, dengan tambahan permohonan dana Rp 150 miliar untuk fase akhir.
- Manfaat: Diharapkan meningkatkan koordinasi penanggulangan bencana, respons cepat terhadap insiden keamanan, serta memperkuat jaringan komunikasi nasional.
- Kritik: Kekhawatiran terkait pemborosan, potensi penundaan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan.
Para ahli menambahkan bahwa proyek infrastruktur strategis seperti NCC MBG memang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan proyek komersial biasa karena kompleksitas teknisnya. Dr. Siti Rahma, pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, menjelaskan, “Faktor keamanan siber, interoperabilitas sistem lama, serta pelatihan personel menambah beban waktu dan biaya. Namun, penting bagi pemerintah untuk menyediakan laporan rutin yang dapat diakses publik untuk menghindari persepsi negatif.”
Selain itu, kelompok masyarakat sipil juga mengajukan pertanyaan mengenai dampak sosial. Sebuah lembaga lingkungan mengkritik bahwa lokasi pembangunan berada di kawasan hutan lindung, menimbulkan potensi kerusakan ekosistem. Pemerintah menanggapi dengan menyatakan telah melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan berkomitmen pada mitigasi yang ketat.
Sejumlah pihak politik lainnya, termasuk anggota koalisi pemerintah, menegaskan pentingnya proyek tersebut sebagai bagian dari visi Indonesia 2045 yang menekankan pada digitalisasi dan kesiapan bencana. Mereka menilai bahwa menunda atau menurunkan prioritas dapat menghambat capaian target nasional.
Dalam konteks legislatif, pertanyaan Fadli Harun membuka peluang bagi DPR untuk melakukan pengawasan lebih intensif. Komisi I DPR dijadwalkan akan membentuk tim khusus untuk menelusuri detail kontrak, progres lapangan, serta menilai relevansi proyek dengan kebutuhan strategis negara.
Secara keseluruhan, perdebatan ini mencerminkan dinamika antara upaya pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur kritis dan tuntutan akuntabilitas serta transparansi dari lembaga legislatif dan publik. Bagaimana hasil audit dan evaluasi selanjutnya akan menentukan kelanjutan proyek serta kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara.
Jika proyek NCC MBG berhasil diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar, diharapkan akan menjadi contoh model integrasi teknologi tinggi dalam penanggulangan bencana serta keamanan nasional. Namun, kegagalan dalam mengelola aspek finansial dan sosial dapat menimbulkan kritik lebih lanjut dan menurunkan legitimasi pemerintah di mata rakyat.
