HUKUM

Pemerintah Berusaha Menyeimbangkan Kebijakan Pertanian dan Keamanan di Indonesia

×

Pemerintah Berusaha Menyeimbangkan Kebijakan Pertanian dan Keamanan di Indonesia

Share this article
Pemerintah Berusaha Menyeimbangkan Kebijakan Pertanian dan Keamanan di Indonesia
Pemerintah Berusaha Menyeimbangkan Kebijakan Pertanian dan Keamanan di Indonesia

Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 13 Agustus 2026 | Pemerintah Indonesia saat ini berusaha menyeimbangkan kebijakan pertanian dan keamanan di dalam negeri. Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, mencopot Koordinator Wilayah Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya, Tiara Devi, karena KPPG Surabaya belum membeli telur dari peternak sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Amran menegaskan tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kebijakan penyerapan telur peternak benar-benar dijalankan di lapangan. Dia bahkan mengancam bakal kembali mencopot pihak lain yang tidak menjalankan instruksi pemerintah terkait penyerapan telur.

📖 Baca juga:
Hitze Melanda Dunia: Bagaimana FIFA Menangani Masalah Ini di Piala Dunia 2026?

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait pernyataan bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di seluruh Indonesia. Koalisi tersebut menilai pernyataan tersebut tidak dapat dianggap sekadar kekeliruan memilih kata dan berisiko membenarkan kehadiran militer sebagai sesuatu yang biasa dalam kehidupan sipil.

Di Surabaya, buron pembacok petugas valet anggota PSHT menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Terduga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut mengenai keterlibatan dirinya dalam peristiwa pembacokan di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Basuki Rahmat Surabaya.

📖 Baca juga:
Mati Lampu dan Kecelakaan, Warga Mengeluhkan Pemadaman Listrik di Bogor dan Kecelakaan di Cirebon

Imbas dari insiden itu, sebanyak 10 ribu massa PSHT sempat menggelar aksi solidaritas dengan mendatangi Mapolrestabes Surabaya untuk mendesak pengusutan dan penangkapan para pelaku. Mereka juga sempat melakukan aksi di markas kelompok debt collector Maluku 1 Rasa (M1R) yang ada di Jalan Teuku Umar, Tegalsari, Surabaya.

Kesimpulan dari kejadian-kejadian tersebut adalah pemerintah harus menyeimbangkan kebijakan pertanian dan keamanan di Indonesia. Pemerintah harus memastikan kebijakan penyerapan telur peternak benar-benar dijalankan di lapangan dan tidak membiarkan kehadiran militer sebagai sesuatu yang biasa dalam kehidupan sipil.

📖 Baca juga:
Pengadilan Militer Dibawah Sorotan: Kasus Penyiraman Air Keras dan Pembunuhan di Medan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *