Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 06 Juni 2026 | Pengadilan militer kembali menjadi sorotan setelah kasus penyiraman air keras dan pembunuhan di Medan memperlihatkan vonis yang ringan. Empat terdakwa prajurit TNI hanya divonis 2,5 tahun penjara atas kasus penyiraman air keras Andrie Yunus, sementara Sertu Riza Pahlivi yang membunuh seorang anak di Medan hanya divonis 10 bulan dan restitusi Rp12,7 juta.
Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menilai bahwa sistem peradilan militer telah gagal menjamin rasa keadilan kepada rakyat Indonesia. Koalisi ini mendesak adanya reformasi sistem peradilan militer agar keadilan bagi masyarakat dapat diwujudkan.
Peradilan militer justru menjadi sarana untuk melanggengkan impunitas atas kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh TNI. Kasus Andrie Yunus dan Siswa SMP di Medan ini hanya contoh dari deretan kasus-kasus lain yang menunjukkan betapa kacaunya sistem peradilan militer yang saat ini masih berlaku.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer segera direvisi agar keadilan bagi masyarakat dapat diwujudkan. Selain itu, Koalisi juga mendesak agar Mahkamah Konstitusi RI mengabulkan permohonan Pengujian Materil (JR) Pasal 74 UU TNI yang menjadi penghalang pelaksanaan dari pasal 65 ayat (2) UU TNI.
Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa peradilan militer tidak akan pernah memberikan rasa keadilan bagi korban. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan militer menjadi suatu hal urgen dan mendesak untuk dilakukan.
Dalam beberapa kasus lain, peradilan militer juga menunjukkan kekacauan dan ketidakadilan. Seperti kasus Richard Lee yang diduga memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi atau kosmetika yang tidak memiliki izin edar sah dari BPOM RI. Kasus ini menunjukkan bahwa peradilan militer tidak hanya gagal memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga tidak efektif dalam menangani kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh TNI.
Di sisi lain, film SAS Red Notice yang tayang di Bioskop Trans TV memperlihatkan aksi intens dan ketegangan tingkat tinggi yang dibintangi oleh Sam Heughan, Ruby Rose, dan Andy Serkis. Film ini menyajikan cerita tentang kelompok militer swasta bernama Black Swan yang dipimpin oleh William Lewis bersama dua anaknya, Grace Lewis dan Oliver Lewis.
Mereka mendapatkan tugas dari komandan SAS George Clements untuk membersihkan sebuah desa di Georgia demi kepentingan proyek perusahaan Britgaz. Warga desa yang menolak proyek tersebut akhirnya harus menghadapi pembantaian tragis oleh Black Swan.
Aksi keji tersebut ternyata terekam kamera tanpa disadari oleh para pelaku. Rekaman itu memicu peringatan red notice atas kejahatan kemanusiaan yang memaksa Pengadilan Kriminal Internasional menuntut pemerintah Inggris.
Situasi politik semakin panas ketika perdana menteri Atwood memerintahkan George Clements untuk menghabisi William demi menutupi keterlibatan pemerintah. Di sisi lain, anggota SAS bernama Tom Buckingham yang ikut serta dalam penyerbuan markas Black Swan sedang berusaha memperbaiki hubungan asmaranya.
Tom berencana membawa kekasihnya, dokter Sophie Hart, berlibur ke Paris menggunakan kereta api. Namun, liburan romantis tersebut berubah menjadi mimpi buruk saat sisa anggota Black Swan di bawah pimpinan Grace Lewis membajak kereta tersebut.
Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa peradilan militer harus direformasi agar keadilan bagi masyarakat dapat diwujudkan. Peradilan militer tidak hanya gagal memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga tidak efektif dalam menangani kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh TNI.
Kesimpulan, peradilan militer harus direformasi agar keadilan bagi masyarakat dapat diwujudkan. Peradilan militer tidak hanya gagal memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga tidak efektif dalam menangani kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh TNI. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan militer menjadi suatu hal urgen dan mendesak untuk dilakukan.
