Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 03 Mei 2026 | Direktorat Jenderal Imigrasi kembali menunjukkan kewaspadaan tinggi selama musim haji 2026 dengan menunda keberangkatan 23 warga Indonesia yang terindikasi akan melakukan ibadah haji secara nonprosedural. Penangkapan terjadi pada dini hari Jumat, 1 Mei 2026, di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno‑Hatta, Tangerang. Kelompok tersebut terdiri atas 12 laki‑laki dan 11 perempuan yang akan terbang dengan maskapai Saudi Airlines penerbangan SV827 menuju Jeddah, Arab Saudi.
Petugas Imigrasi menemukan ketidaksesuaian antara keterangan perjalanan yang diberikan oleh rombongan dan dokumen resmi yang dimiliki. Selanjutnya terungkap bahwa para calon jamaah berniat menggunakan visa haji yang tidak sesuai peruntukannya, bahkan sempat diarahkan untuk mengklaim sebagai pekerja di Arab Saudi sebelum mengakui tujuan sebenarnya. Satu orang di antara mereka berperan sebagai koordinator, sementara 22 lainnya adalah calon jamaah haji nonprosedural.
Setelah temuan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Soekarno‑Hatta, Galih P. Kartika Perdana, segera berkoordinasi dengan Satgas Haji yang melibatkan Kementerian Haji dan Umrah serta Kepolisian Republik Indonesia. Keputusan menunda keberangkatan seluruh rombongan diambil untuk mencegah potensi penolakan masuk di Arab Saudi dan permasalahan hukum yang dapat menimpa warga negara Indonesia.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan perintah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan arahan Menteri Imigrasi serta Pemasyarakatan, Agus Andrianto. “Pencegahan ini adalah bagian dari komitmen kami untuk melindungi WNI dari penyalahgunaan visa dan risiko hukum di negara tujuan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.
Penundaan ini bukan insiden tunggal. Sejak awal musim haji tahun ini, total 42 calon jamaah yang terdeteksi berusaha berangkat melalui jalur nonprosedural telah dicegah. Upaya pencegahan meliputi:
- Peningkatan pengawasan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) pada bandara embarkasi utama.
- Penerapan analisis risiko melalui Passenger Analysis Unit (PAU) untuk mendeteksi pola penyalahgunaan visa.
- Penguatan sinergi lintas instansi antara Imigrasi, Kementerian Haji dan Umrah, serta Polri.
Selain Soekarno‑Hatta, Imigrasi telah menyiapkan fasilitas autogate di bandara‑bandara dengan volume penumpang tinggi seperti Kualanamu, Juanda, dan Yogyakarta untuk mempercepat proses pemeriksaan baik pada keberangkatan maupun kepulangan jamaah haji. Pada periode awal pelaksanaan haji 2026, gelombang pertama jamaah Indonesia telah berangkat menuju Madinah antara 22 April hingga 6 Mei, diikuti gelombang kedua ke Jeddah mulai 7 sampai 21 Mei.
Para pejabat menekankan pentingnya masyarakat melaksanakan ibadah haji melalui jalur resmi yang telah ditetapkan pemerintah. “Kami mengimbau agar tidak terjerumus ke dalam praktik haji nonprosedural yang berisiko menimbulkan penolakan masuk dan masalah hukum di Arab Saudi,” kata Galih P. Kartika Perdana.
Langkah tegas Imigrasi ini diharapkan menjadi contoh bagi otoritas lain dalam menanggulangi jaringan ilegal yang menggerogoti sistem haji nasional. Dengan sinergi yang kuat antara lembaga‑lembaga terkait, diharapkan tidak ada lagi WNI yang menjadi korban praktik perjalanan tidak sah.
Ke depan, Direktorat Imigrasi berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas personel, serta memperluas kerja sama internasional demi memastikan setiap calon jamaah dapat menunaikan ibadah haji dengan aman, nyaman, dan sesuai prosedur yang berlaku.
