Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 20 Mei 2026 | Baru-baru ini, film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Film ini mengangkat isu perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan melawan ekspansi industri besar-besaran. Film dokumenter ini disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale, dan menampilkan kisah kehidupan masyarakat adat di wilayah Papua.
KSAD Maruli Simanjuntak mempertanyakan sumber pendanaan film dokumenter ini, yang menurutnya menampilkan adegan-adegan dengan skala produksi besar. Ia menyinggung proses pembuatan film yang dianggap melibatkan perjalanan dan pengambilan gambar di berbagai lokasi.
Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang pemutaran atau nonton bareng (nobar) film Pesta Babi. Namun, dia juga meminta seniman film dokumenter tersebut juga terbuka terhadap isi tayangan.
Yusril menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berkreasi bagi para seniman yang menyampaikan pendapat dan pikiran. Seperti yang dituangkan dalam film Pesta Babi dengan latar belakang kasus di Papua.
Di sisi lain, pembubaran nobar Pesta Babi tidak hanya terjadi di Ternate. Ekspedisi Indonesia Baru, salah satu kolaborator produser film dokumenter itu, mencatat dari sekitar 11.200 permintaan nobar yang masuk dan hampir 1.700 layar nobar yang sudah terselenggara, setidaknya sudah ada 30 titik di mana nobar dibubarkan, dibatalkan, atau diintimidasi hingga Senin lalu.
Kolonel Infantri Jani Setiadi, Komandan Distrik Militer 1501 Ternate, mempertanyakan judul film Pesta Babi yang dianggap provokatif. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang pemutaran film, namun meminta seniman untuk terbuka terhadap isi tayangan.
Dalam film Pesta Babi, babi merupakan simbol kekayaan dan solidaritas dalam kebudayaan Papua. Pesta babi adalah ritus komunal yang dilakukan oleh masyarakat adat untuk mempereratkan hubungan dan mempertahankan kebudayaan mereka.
Penayangan film Pesta Babi di berbagai daerah telah menimbulkan reaksi yang beragam. Beberapa pihak mendukung penayangan film ini, sementara yang lain menentangnya. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menjajah Papua dan bahwa Papua adalah bagian integral dari Republik Indonesia.
Menurut Yusril, pemerintah telah melakukan kajian yang mendalam terhadap pembangunan di Papua, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya ekses di lapangan. Ia menegaskan bahwa setiap orang yang diberikan kebebasan berkreasi harus menjelaskan apa yang dia ekspresikan.
Di akhir, film Pesta Babi merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat adat di Papua yang terancam oleh ekspansi industri besar-besaran. Film ini mengungkapkan kolonialisme di zaman kita dan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kita dapat mempertahankan kebudayaan dan kehidupan masyarakat adat di Indonesia.
