Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 25 Mei 2026 | Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai telah menjadi sorotan karena pendiriannya yang menentang penembakan pelaku begal motor di tempat. Hal ini memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat, dengan beberapa pihak mendukung keputusan Pigai dan yang lainnya menentangnya.
Menurut Pigai, tindakan penembakan di tempat dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan tidak sesuai dengan prinsip negara hukum. Ia menekankan bahwa penanganan kejahatan harus dilakukan dengan cara yang lebih terukur dan tidak melanggar HAM.
Sementara itu, Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana telah mengeluarkan perintah untuk menembak di tempat pelaku begal yang sadis dan brutal. Perintah ini telah memicu kontroversi dan mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Menteri HAM Natalius Pigai yang menentangnya.
Pakar sosiologi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Dr. Sawedi Muhammad menilai perintah Kapolrestabes Makassar sebagai upaya terakhir untuk menciptakan tatanan sosial dan ketertiban. Ia menekankan bahwa tindakan ini harus diimbangi dengan penegakan hukum yang adil dan tidak melanggar HAM.
Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga sedang dalam proses dan diharapkan dapat memperkuat keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam revisi ini, Komnas HAM akan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, pemanggilan, penuntutan, dan mengeluarkan rekomendasi yang bersifat mengikat.
Dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran HAM, pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak masyarakat. Pendirian Menteri HAM Natalius Pigai tentang penembakan begal motor di tempat telah memicu perdebatan yang luas dan menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak melanggar HAM.
Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat sipil. Mereka harus bekerja sama untuk menciptakan tatanan sosial dan ketertiban yang adil dan tidak melanggar HAM. Dengan demikian, hak-hak masyarakat dapat dilindungi dan keadilan dapat ditegakkan.
