Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 30 Juni 2026 | Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, tengah berlangsung. Dalam masa pendaftaran ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palangka Raya meminta PT PLN tidak melakukan pemadaman listrik di sekolah selama jam pelayanan SPMB. Permintaan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi agar pelayanan dan verifikasi pendaftaran calon peserta didik di sekolah tidak terganggu.
Selain pendaftaran jalur domisili yang dilakukan secara daring, sekolah juga tetap melayani verifikasi berkas bagi pendaftar jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi. Plt Kepala Dinas Pendidikan Palangka Raya, Jayani, mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN jauh sebelum pelaksanaan SPMB dimulai.
SPMB di SMP Negeri 2 Palangka Raya tampak sibuk sejak pagi, dengan beberapa ruang kelas dialihfungsikan menjadi loket pendaftaran sesuai jalur penerimaan. Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, meninjau langsung proses penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 2 Palangka Raya, yang membuka kuota sebanyak 340 siswa atau 10 rombongan belajar pada Tahun Ajaran 2026/2027.
Di tengah pelaksanaan SPMB, Pemerintah Kota Palangka Raya telah menyiapkan mekanisme SPMB agar proses penerimaan berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Pelaksanaan SPMB dilakukan melalui empat jalur penerimaan, yakni domisili sebesar 45 persen, afirmasi 20 persen, prestasi 30 persen, serta mutasi atau perpindahan tugas orang tua sebesar 5 persen.
Sementara itu, di luar Kalimantan Tengah, terdapat berita tentang Toboali Holidays Fest 2026 yang dijadikan ajang promosi ekonomi kreatif Bangka Selatan. Festival ini berlangsung pada tanggal 1 hingga 4 Juli 2026 dan menawarkan beragam kegiatan menarik bagi pengunjung, termasuk festival UMKM, pameran produk unggulan daerah, wahana permainan, kegiatan olahraga, dan hiburan lokal.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan evaluasi terhadap Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OPBH) terakreditasi untuk memastikan kualitas layanan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Evaluasi ini mencakup sepuluh OPBH yang terakreditasi untuk periode 2025 hingga 2027.
Terakhir, di Kalimantan Selatan, terdapat laporan tentang 34 SPBU yang diduga melakukan penyalahgunaan BBM subsidi. DPRD Kalsel mencatat adanya 34 laporan atau pengaduan dari warga, yang segera mereka tindak lanjuti bersama Pertaminan setempat.
Kesimpulan dari berbagai berita tersebut adalah bahwa pelaksanaan SPMB di Kalimantan Tengah berlangsung dengan berbagai dinamika, termasuk pemadaman bergilir dan prospek penerimaan murid baru. Sementara itu, di daerah lain, terdapat upaya promosi ekonomi kreatif, evaluasi layanan hukum, dan penanganan penyalahgunaan BBM subsidi.
