Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 02 Juli 2026 | Ketua DPR RI Puan Maharani membantah anggapan bahwa posisi politik PDIP sebagai partai penyeimbang tidak jelas. Puan menegaskan bahwa PDIP memiliki sikap jelas, bukan abu-abu atau penyeimbang.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai konstitusi Indonesia tidak mengenal istilah partai penyeimbang. Pernyataan itu disampaikan Jazilul menanggapi polemik sikap PDIP sebagai partai penyeimbang.
Puan Maharani juga menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Puan memastikan komisi terkait di DPR akan menindaklanjuti putusan tersebut.
Selain itu, Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR dengan agenda pembahasan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Rerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2027. Rapat digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Puan Maharani menegaskan, pemerintah mesti menyampaikan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK sebagai pokok RUU. Puan juga mengatakan DPR akan memberikan tanggapan terkait laporan keuangan tersebut berdasarkan pandangan fraksi-fraksi DPR.
Dalam kesimpulan, Puan Maharani menegaskan bahwa PDIP memiliki sikap jelas dan tidak abu-abu. Puan juga menghormati putusan MK tentang pilkada dan memimpin Rapat Paripurna DPR untuk membahas RAPBN dan RKP TA 2027.
