Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 29 April 2026 | Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengajukan permintaan resmi agar seluruh aktivitas reklamasi di Pulau Serangan, Bali, dihentikan sementara. Langkah ini diharapkan memberi ruang bagi evaluasi menyeluruh terkait dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang telah menumpuk selama hampir empat dekade pelaksanaan proyek.
Reklamasi yang dimulai pada akhir 1980-an ini menargetkan perluasan wilayah pantai untuk keperluan pelabuhan, kawasan industri, dan fasilitas pariwisata. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul laporan tentang degradasi terumbu karang, penurunan kualitas air, dan konflik lahan antara penduduk lokal dengan pengembang. Para ilmuwan dari Universitas Udayana menilai bahwa perubahan aliran sedimen mengancam habitat biota laut yang menjadi magnet wisata selam internasional.
Dalam rapat kerja di Gedung DPR pada Senin (27/4/2026), Rajiv menegaskan bahwa penghentian sementara tidak bermaksud menghalangi pembangunan, melainkan memastikan bahwa setiap langkah selanjutnya selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. “Kami menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk menyiapkan kajian ilmiah independen, melibatkan akademisi, LSM, serta masyarakat adat setempat,” tegasnya.
Permintaan ini bertepatan dengan sorotan publik yang meningkat setelah munculnya laporan media tentang peningkatan polusi laut di sekitar Pulau Serangan. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan cuaca tropis yang mendukung pertumbuhan alga berbahaya, yang dipicu oleh limpasan nutrisi berlebih dari area reklamasi.
Selain dampak lingkungan, aspek sosial juga menjadi fokus. Penduduk desa Serangan mengeluhkan berkurangnya akses ke pantai tradisional serta penurunan pendapatan akibat menurunnya kualitas laut. Sebuah survei lokal mengindikasikan bahwa 68% warga setempat menganggap reklamasi sebagai ancaman utama terhadap mata pencaharian mereka.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) telah merespon dengan menjanjikan pembentukan tim gabungan untuk melakukan audit lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menyatakan bahwa proses evaluasi akan melibatkan standar internasional, termasuk penilaian risiko ekosistem dan penetapan zona perlindungan laut.
Di tingkat provinsi, Gubernur Bali menambahkan bahwa pemerintah daerah siap menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) bila temuan audit menunjukkan pelanggaran. “Kami tidak akan mengorbankan warisan alam demi kepentingan sempit,” ujar Gubernur dalam konferensi pers di Denpasar.
Para ahli ekonomi menilai bahwa penghentian sementara dapat menunda proyek investasi bernilai miliaran rupiah, namun potensi kerugian jangka panjang akibat kerusakan ekosistem dapat jauh lebih besar. Sebuah studi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan nilai ekonomi ekosistem pesisir Bali mencapai lebih dari Rp 15 triliun per tahun, mencakup sektor perikanan, pariwisata, dan jasa lingkungan.
Dalam upaya menyeimbangkan kepentingan, DPR juga mengusulkan pembentukan forum multipihak yang melibatkan perwakilan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan LSM. Forum ini akan bertugas merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam jangka pendek dan menengah.
Sejumlah organisasi lingkungan, seperti Yayasan Bali Hijau, menyambut baik langkah DPR. Ketua yayasan, I Made Wirawan, menekankan pentingnya transparansi data dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan evaluasi. “Kita tidak hanya menuntut penghentian, tapi juga solusi yang konkret,” katanya.
Sementara itu, para pelaku industri mengingatkan bahwa penundaan yang lama dapat mengganggu rencana ekspansi logistik nasional. Mereka menekankan bahwa solusi harus mempertimbangkan kebutuhan strategis Indonesia dalam meningkatkan konektivitas maritim.
Keseluruhan dinamika ini mencerminkan ketegangan antara agenda pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan yang semakin menonjol di era perubahan iklim. Keputusan selanjutnya akan menjadi tolok ukur bagi kebijakan pembangunan berkelanjutan di wilayah kepulauan Indonesia.
Dengan menunggu hasil evaluasi, DPR menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan dan menindaklanjuti rekomendasi teknis. Harapannya, proses ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya melindungi Pulau Serangan, tetapi juga menjadi contoh bagi proyek reklamasi serupa di seluruh nusantara.
