Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 15 April 2026 | Solo – Ketua Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di DPR, Bestari Barus, mengeluarkan pernyataan mengejutkan pada Rabu (10/04/2026) bahwa belasan anggota DPR yang mewakili daerah Solo diprediksi akan mengundurkan diri dari jabatan legislatif mereka dan beralih bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurut Barus, fenomena perpindahan kader politik ini tidak lepas dari efek kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selama ini mendorong desentralisasi kekuasaan serta pemberian otonomi lebih luas kepada daerah.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam rapat internal fraksi Perindo di Balai Sidang DPR, Jakarta, dan kemudian dilaporkan oleh beberapa media lokal Solo. Barus menegaskan bahwa keputusan anggota DPR Solo untuk meninggalkan kursi tidak bersifat impulsif, melainkan hasil pertimbangan matang yang dipengaruhi oleh dinamika politik nasional serta kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan agenda reformasi yang digariskan oleh pemerintah pusat.
Berikut ini nama-nama anggota DPR Solo yang disebutkan Barus berpotensi mengundurkan diri dan beralih ke PSI:
- Rohimah Sari (Dapil I)
- Arif Hidayat (Dapil II)
- Nurul Huda (Dapil III)
- Mahfud Prasetyo (Dapil IV)
- Siti Aisyah (Dapil V)
- Bagus Prabowo (Dapil VI)
- Wahyu Kurniawan (Dapil VII)
- Dewi Sartika (Dapil VIII)
- Andi Saputra (Dapil IX)
- Rina Marlina (Dapil X)
Barus menambahkan bahwa daftar tersebut bersifat indikatif dan dapat berubah tergantung pada keputusan final masing‑masing anggota.
Bestari Barus menyoroti bahwa kebijakan Jokowi yang menekankan pada pembangunan infrastruktur di tingkat daerah, peningkatan pelayanan publik, dan reformasi birokrasi telah menciptakan iklim politik yang lebih kompetitif. “Kebijakan pemerintah pusat membuka ruang bagi partai-partai baru yang dinilai lebih progresif, seperti PSI, untuk menambah representasi di parlemen. Anggota DPR Solo melihat peluang untuk lebih mengimplementasikan agenda pembangunan yang selaras dengan visi pemerintah,” ujarnya.
PSI, yang dikenal dengan platform politiknya yang menekankan pada anti‑korupsi, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan generasi muda, telah menjadi magnet bagi sejumlah politikus muda serta kader yang ingin menegaskan komitmen mereka pada agenda reformis. Menurut data internal PSI, sejak awal 2026 partai tersebut telah menerima lebih dari 30 permohonan bergabung dari kader DPR dan DPRD di berbagai provinsi, termasuk Jawa Tengah.
Namun, pergerakan politik ini tidak lepas dari tantangan. Beberapa pengamat politik mengingatkan bahwa perubahan aliansi partai di tengah masa sidang DPR dapat memengaruhi kestabilan koalisi pemerintahan serta proses legislasi penting, termasuk RUU Pemilu yang sedang dibahas. “Jika belasan anggota DPR Solo benar‑benar pindah ke PSI, hal ini dapat menggeser keseimbangan kekuatan antar‑fraksi, terutama dalam pengambilan keputusan strategis,” kata Dr. Hadi Wijaya, dosen Fakultas Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
Di sisi lain, partai-partai tradisional seperti PDIP, Golkar, dan NasDem menyatakan keprihatinan atas potensi pergeseran kekuatan politik ini. Ketua Fraksi PDIP di DPR, Puan Maharani, menegaskan bahwa proses pergantian kursi DPR harus dilakukan secara transparan dan menghormati konstituen yang memilih mereka pada pemilu 2024.
Selanjutnya, Bestari Barus menekankan pentingnya komunikasi terbuka kepada pemilih Solo. “Kami akan mengadakan pertemuan terbuka dengan konstituen untuk menjelaskan alasan di balik keputusan ini, serta memastikan bahwa aspirasi warga tetap terwakili, baik di DPR maupun melalui peran baru di PSI,” ujarnya.
Fenomena pergeseran politik ini juga menjadi sorotan media nasional, yang menilai bahwa era pasca‑Jokowi mungkin menandai munculnya konfigurasi politik baru, di mana partai-partai kecil atau baru seperti PSI dapat memperoleh peran lebih signifikan dalam kancah parlemen. Sejauh ini, belum ada keputusan resmi mengenai tanggal pengunduran diri anggota DPR yang bersangkutan, namun prosesnya diperkirakan akan selesai sebelum akhir kuartal kedua 2026.
Dengan dinamika ini, warga Solo diharapkan tetap waspada terhadap perkembangan politik yang terjadi dan mengikuti proses demokratis yang sedang berlangsung. Pemerintah dan lembaga legislatif diharapkan dapat memastikan transisi yang lancar, menjaga kestabilan institusi, dan tetap fokus pada agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas bersama.
