Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 15 Agustus 2026 | Pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Kebijakan ini bertujuan agar subsidi energi lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembagian tersebut terdiri dari 10 kelompok, mulai dari desil 1 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga desil 10 sebagai kelompok paling sejahtera.
Sejumlah warga Bandung mempertanyakan ketidaksesuaian penetapan kelompok desil kesejahteraan dalam DTSEN dengan kondisi ekonomi riil mereka. Gunawan, seorang pekerja lepas berpenghasilan di bawah UMK, serta Santi, buruh pabrik yang masih mengontrak rumah, merasa heran karena terdaftar di desil 9 dan 10.
Di Sumatera Selatan, gabungan kelompok desil 9 dan 10 mencapai sekitar 20,02 persen dari total penduduk. Data desil menjadi basis penting dalam penyusunan kebijakan subsidi dan program perlindungan sosial.
Viral di media sosial Threads, warga mengeluhkan hasil cek data DTSEN yang menunjukkan desil 9 hingga 10. Banyak merasa heran karena status desil 10 dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang mereka sehari-hari.
Keluhan yang muncul beragam. Ada warganet yang mengaku masih mengontrak rumah dengan gaji UMR, tetapi tercatat dalam desil 9 hingga 10. Ada pula yang mempertanyakan bagaimana sistem pemeringkatan tersebut menentukan posisi kesejahteraan sebuah keluarga.
Untuk mengatasi ketidaksesuaian data, masyarakat dapat mengajukan permohonan perubahan data melalui aplikasi atau situs resmi Cek Bansos. Data yang dianggap tidak sesuai dapat diajukan untuk diperbarui melalui fitur usul dan sanggah atau jalur pemerintah daerah.
Kesimpulan, pemerintah perlu memastikan bahwa data desil yang digunakan sebagai acuan untuk kebijakan subsidi dan program perlindungan sosial akurat dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami cara mengakses dan memperbarui data desil mereka untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat yang tepat dari kebijakan pemerintah.
