Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 21 Mei 2026 | Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka. Pada tahun 2026, demo Hari Kebangkitan Nasional digelar di beberapa titik strategis di Jakarta dan daerah lainnya.
Di Jakarta, aksi demonstrasi digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Ribuan massa dari kalangan guru madrasah swasta dan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi untuk menyampaikan tuntutan mereka. Guru madrasah swasta menuntut pengangkatan status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta meningkatkan kesejahteraan guru. Sementara itu, pengemudi ojol mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pengemudi Ojol dan menuntut transparansi tarif serta jaminan sosial.
Di luar Jakarta, aksi serupa juga digelar di beberapa daerah. Di Semarang, puluhan driver ojol berdemo di depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah untuk menuntut dibentuknya Undang-Undang Transportasi Online. Mereka juga menuntut perubahan Surat Keputusan Gubernur Jateng tentang Tarif Angkutan Sewa Khusus Di Wilayah Operasi Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, di Yogyakarta, massa driver ojek online menggelar aksi demo di halaman gedung DPRD DIY untuk menyampaikan tuntutan soal kenaikan tarif dan Undang-Undang Transportasi Online.
Aksi demonstrasi tersebut berlangsung kondusif dan tidak menimbulkan kerusuhan. Namun, arus lalu lintas di sekitar lokasi demo mengalami kemacetan. Pihak kepolisian telah menyiagakan personel untuk mengamankan jalannya aksi demo dan memastikan bahwa aksi tersebut berlangsung tertib.
Kesimpulan dari aksi demonstrasi Hari Kebangkitan Nasional 2026 adalah bahwa berbagai elemen masyarakat masih memiliki tuntutan dan aspirasi yang belum terpenuhi. Aksi demonstrasi tersebut menjadi sarana bagi mereka untuk menyampaikan suara dan tuntutan mereka kepada pemerintah dan DPR RI. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dan DPR RI dapat memperhatikan dan memenuhi tuntutan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
