Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 26 April 2026 | Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengumumkan pada 25 April 2026 bahwa semua gubernur di Indonesia diminta untuk menghapuskan pajak kendaraan bermotor bagi mobil listrik. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya percepatan transisi energi, mengingat kendaraan listrik dianggap kunci mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengantisipasi volatilitas geopolitik yang dapat memengaruhi harga energi.
Menurut Tito, peraturan pemerintah memang sudah mencantumkan opsi insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak untuk mobil listrik. Namun, ia menilai pembebasan penuh lebih efektif karena pengurangan pajak dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda di tiap daerah, sehingga beban tetap terasa tinggi bagi konsumen.
Instruksi tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/3764/SJ, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan pembebasan pajak kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta pembebasan Bea Balik Nama (BBN). Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mencapai target penggunaan kendaraan listrik yang lebih ambisius, sekaligus menstimulasi industri otomotif domestik.
Sementara itu, di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan skema pajak berlapis yang menyesuaikan tarif dengan nilai jual kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengungkapkan bahwa formulasi tarif telah dirancang sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026. Skema tersebut mencakup empat lapisan:
- Kendaraan listrik dengan nilai hingga Rp300 juta: insentif 75%.
- Kendaraan Rp300‑500 juta: insentif 65%.
- Kendaraan Rp500‑700 juta: insentif 50%.
- Kendaraan di atas Rp700 juta: insentif 25%.
Namun, implementasi skema ini terhambat karena Surat Edaran pusat yang mengharuskan pembebasan total. “Kalau pembebasan, berarti nilainya nol. Itu yang harus kami lakukan karena sudah ada arahan dari Kementerian Dalam Negeri,” ujar Lusiana.
Komisi C DPRD DKI Jakarta juga menyoroti potensi pendapatan yang dapat dihasilkan dari pajak mobil listrik. Ketua Komisi C, Dimaz Raditya, menyebut bahwa potensi pajak tahunan bisa mencapai sekitar Rp1 triliun jika tarif progresif diterapkan. Meskipun belum ada tarif 100 persen, estimasi ini menunjukkan besarnya kontribusi fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.
Berikut perkiraan penerimaan pajak mobil listrik berdasarkan skema berlapis yang diusulkan:
| Rentang Nilai Kendaraan | Tarif Pajak (dalam %) | Estimasi Pendapatan (Rp) |
|---|---|---|
| ≤ Rp300 juta | 25% | ≈ 250 miliar |
| Rp300‑500 juta | 35% | ≈ 300 miliar |
| Rp500‑700 juta | 45% | ≈ 300 miliar |
| > Rp700 juta | 55% | ≈ 150 miliar |
Data di atas bersifat ilustratif dan didasarkan pada proyeksi penjualan mobil listrik di Jakarta yang diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan penurunan harga baterai dan peningkatan jaringan pengisian.
Di tingkat nasional, pembebasan pajak mobil listrik diharapkan dapat menurunkan total biaya kepemilikan (TCO) sehingga konsumen lebih termotivasi beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa insentif fiskal yang kuat, termasuk pembebasan pajak, dapat mempercepat adopsi mobil listrik secara signifikan dalam jangka pendek.
Namun, ada pula tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah daerah yang kehilangan potensi pendapatan pajak harus mencari sumber alternatif, misalnya melalui retribusi layanan publik atau peningkatan pajak sektor lain. Selain itu, koordinasi antar‑instansi diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pembebasan tidak menimbulkan distorsi pasar, misalnya dengan menghindari penetapan harga jual yang tidak realistis oleh produsen.
Secara keseluruhan, kebijakan pembebasan pajak mobil listrik 2026 mencerminkan sinergi antara agenda energi nasional dan kebutuhan fiskal daerah. Jika dijalankan secara konsisten, langkah ini dapat memperkuat ekosistem kendaraan listrik Indonesia, meningkatkan penerimaan pajak jangka panjang melalui pertumbuhan volume penjualan, dan mendukung target emisi karbon yang lebih ambisius.
