Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 25 April 2026 | Kasus penipuan layanan darurat kembali mencuat setelah oknum debt collector pinjol memesan laporan kebakaran fiktif di sebuah warung nasi goreng di Jalan WR Supratman, Ngemplak Simongan, Semarang. Kejadian ini terungkap pada Kamis, 24 April 2026, ketika Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang mengirim dua armada ke lokasi namun menemukan tidak ada kebakaran. Penyelidikan selanjutnya mengaitkan laporan palsu tersebut dengan upaya penagihan utang yang dilakukan oleh pihak debt collector pinjol.
Tantri Pradono, Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Semarang, menyatakan bahwa laporan palsu tersebut mengganggu kesiapsiagaan petugas, menyita waktu, serta berpotensi menghambat penanganan kejadian darurat yang sebenarnya. “Tindakan penyampaian informasi yang tidak sesuai fakta ini dapat mengganggu kesiapsiagaan petugas, menyita waktu dan sumber daya operasional,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa perbuatan ini dapat dijerat Pasal 220 Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang laporan atau pengaduan palsu kepada pihak berwenang, dengan ancaman hukuman penjara sampai satu tahun empat bulan.
Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa nomor telepon yang digunakan untuk melaporkan kebakaran fiktif terdaftar di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini mengindikasikan modus operandi lintas provinsi, di mana debt collector pinjol memanfaatkan layanan darurat di dua wilayah sekaligus: Semarang dan Sleman.
Di Sleman, pada Rabu, 22 April 2026, ambulans Mer‑C Yogya serta tim Damkar Kabupaten Sleman menerima panggilan darurat yang menyebutkan adanya kebakaran atau ancaman ular di Caturtunggal, Depok. Setelah tiba, petugas menemukan tidak ada kejadian. Selanjutnya, melalui panggilan balik, pelapor mengaku sebagai debt collector pinjol yang berusaha menagih utang nasabah dengan cara memanfaatkan layanan darurat. Salah satu sopir ambulans, Muklis, menolak perintah tersebut dengan tegas, menyatakan bahwa layanan kesehatan tidak untuk dipermainkan. Begitu pula petugas Damkar menegaskan bahwa urusan utang bukanlah tanggung jawab mereka.
Kasus ini menarik perhatian anggota DPR Komisi III, Abdullah, yang menuntut agar pelaku debt collector pinjol diproses hukum karena membahayakan keselamatan masyarakat. Ia menyoroti bahwa aksi tersebut tidak hanya merugikan sumber daya publik, tetapi juga dapat mengancam nyawa jika layanan darurat terpaksa menanggapi panggilan palsu. Abdullah menambahkan bahwa praktik penagihan dengan cara intimidasi seperti ini masih marak, menuntut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan pengawasan.
Polresta Sleman dan Polrestabes Semarang telah menindaklanjuti laporan tersebut. Satreskrim Polresta Sleman menyatakan bahwa oknum debt collector pinjol telah ditemukan dan kini berada dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Damkar Semarang melaporkan temuan ke kepolisian dan menyiapkan bukti digital, termasuk rekaman panggilan telepon yang memperlihatkan perintah penagihan utang yang disamarkan sebagai laporan kebakaran.
Dari sudut hukum, selain Pasal 220 KUHP, tindakan debt collector pinjol juga dapat dijerat Undang‑Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang penyebaran informasi yang menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian. Karena laporan kebakaran palsu dikirim melalui telepon yang terhubung dengan jaringan digital, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga enam tahun serta denda maksimal Rp1 miliar.
Penggunaan layanan darurat sebagai alat tekanan utang menimbulkan keprihatinan luas di kalangan masyarakat. Layanan ambulans dan pemadam kebakaran merupakan aset kritis yang harus tetap siap merespon situasi nyata. Ketika sumber daya tersebut dialihkan untuk menanggapi panggilan palsu, potensi penundaan respons dapat berakibat fatal bagi korban kebakaran atau pasien yang membutuhkan penanganan medis segera.
Polisi mengimbau publik untuk melaporkan setiap panggilan darurat yang dirasa mencurigakan, serta memperketat verifikasi identitas pelapor. OJK juga diharapkan meningkatkan edukasi kepada konsumen mengenai cara mengidentifikasi praktik penagihan ilegal dan melaporkan penyalahgunaan layanan publik.
Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa debt collector pinjol yang mengabaikan batas hukum dapat menghadapi ancaman hukuman berlapis, mulai dari pasal KUHP hingga UU ITE. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mencegah terulangnya modus serupa, melindungi integritas layanan darurat, dan menegakkan keadilan bagi korban penipuan.
