Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 21 Mei 2026 | Bank Negara Indonesia (BNI) terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan-kebijakan baru. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ke negara-negara lain, termasuk India, Hong Kong, dan Timor Leste.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, mengungkapkan bahwa perhitungan batasan Rp 100.000 ini sudah dihitung dengan data yang dikumpulkan BI. Ia juga menambahkan bahwa QRIS lintas negara dapat digunakan hingga Timor Leste pada tahun 2026.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Himpunan Bank Negara (Himbara) menjadi bank yang lebih patriotik dengan menurunkan suku bunga bagi rakyat miskin. Prabowo awalnya menjelaskan Indonesia memiliki ribuan anak-anak hebat dan pemerintah sedang merumuskan bagaimana agar anak-anak tersebut bisa mendapatkan pinjaman kredit untuk membangun perusahaan startup.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan devisa hasil ekspor (DHE) sektor sumber daya alam (SDA) wajib ditempatkan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai 1 Juni 2026. Airlangga mengatakan ketentuan tersebut berlaku untuk pemasukan kembali (repatriasi) dan penempatan retensi DHE SDA ke dalam sistem keuangan domestik.
Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 19-20 Mei 2026. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah.
Dalam kasus korupsi, Komisaris Utama PT Prosympac Agro Lestari, Bengawan Kamto, divonis enam tahun penjara dalam kasus korupsi kredit macet berupa fasilitas Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Negara Indonesia kepada PT PAL senilai Rp 105 miliar.
Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, Bank Negara Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan memperluas layanan kepada masyarakat. Dengan kebijakan-kebijakan baru, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
