Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 28 April 2026 | Jakarta, 28 April 2026 – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengonfirmasi belum menerima permohonan pencegahan keluar negeri terhadap Syekh Ahmad Al Misry, yang secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap lima santri laki-laki. Penetapan tersebut dilakukan oleh Bareskrim Polri setelah serangkaian penyidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO).
Berikut kronologi peristiwa yang mengarah pada penetapan tersangka tersebut:
- November 2025 – Laporan pertama diterima Bareskrim Polri mengenai dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Al Misry terhadap lima santri laki-laki. Laporan ini mencakup tuduhan intimidasi dan upaya suap untuk menarik kembali laporan.
- Desember 2025 – Kuasa hukum korban, Achmad Cholidin, menyatakan bahwa para korban mengalami trauma berat dan menuntut perlindungan hukum.
- 15 Maret 2026 – Berdasarkan data sistem APK 4.0, Syekh Ahmad Al Misry tercatat meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno‑Hatta menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan belum kembali hingga akhir April.
- 28 November 2025 – Nomor laporan polisi LP/B/586/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri resmi didaftarkan, memicu proses gelar perkara oleh penyidik.
- 24 April 2026 – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengumumkan penetapan Syekh Ahmad Al Misry sebagai tersangka setelah gelar perkara selesai.
Modus operandi yang diungkap penyidik menunjukkan pola pemanfaatan otoritas keagamaan untuk mendapatkan kepercayaan korban. Menurut saksi Ustadz Abi Makki, pada tahun 2021 Syekh Ahmad Al Misry telah melakukan tindakan yang sama, namun sempat dihentikan setelah para guru santri dan tokoh agama melakukan tabayun. Meskipun kemudian ia menyampaikan permintaan maaf, dugaan pelanggaran berlanjut hingga laporan resmi pada 2025.
Penegakan hukum tidak hanya melibatkan kepolisian. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan komprehensif kepada para korban. Pada 30 Maret 2026, LPSK menyetujui permohonan perlindungan yang diajukan pada 16 Desember 2025. Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial untuk menjaga independensi dan kualitas perlindungan, termasuk layanan pemulihan psikologis.
Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan bahwa tidak ada permohonan pencegahan keluar negeri yang diajukan, sehingga tidak ada dasar hukum untuk menahan atau mengekstradisi Syekh Ahmad Al Misry. Namun, data perlintasan menunjukkan ia masih berada di luar negeri, sehingga upaya penegakan hukum masih terbatas pada koordinasi internasional.
Kasus ini menyoroti tantangan dalam menangani pelecehan seksual berbasis keagamaan di Indonesia. Para ahli hukum menilai bahwa proses perlindungan saksi dan korban harus dipercepat, sementara aparat imigrasi perlu meningkatkan mekanisme koordinasi dengan lembaga penegak hukum untuk mencegah pelarian tersangka ke luar negeri.
Ke depan, penyidik akan melanjutkan pengumpulan bukti, termasuk kesaksian saksi dan bukti digital yang mendukung tuduhan intimidasi dan suap. LPSK akan terus memantau kondisi korban, memastikan mereka dapat memberikan keterangan tanpa tekanan serta mengakses layanan medis dan psikososial.
Kasus Syekh Ahmad Al Misry menjadi contoh penting bagi upaya penegakan hukum dalam melindungi hak anak dan remaja di lingkungan pesantren. Diharapkan proses hukum yang transparan dan perlindungan korban yang memadai dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
