Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 04 Mei 2026 | Penegakan hukum di Lapas Blitar kembali menjadi sorotan publik setelah terungkap praktik jual sel mewah senilai Rp60 juta kepada tiga tahanan korupsi (tipikor). Kasus ini menimbulkan kehebohan karena melibatkan tiga petugas Lapas, termasuk kepala lembaga yang baru menjabat, Iswandi, yang hanya mengisi posisi tersebut selama satu hari sebelum skandal terkuak.
Menurut laporan internal Lapas Blitar, tiga petugas yang terlibat—yang masing-masing menjabat sebagai petugas keamanan, administrasi, dan pengawas fasilitas—memanfaatkan jabatan mereka untuk mengatur penjualan sel VVIP kepada narapidana yang memiliki dana cukup besar. Sel VVIP yang dimaksud dilengkapi dengan fasilitas mewah, termasuk AC, televisi layar datar, tempat tidur berdesain khusus, serta layanan kebersihan ekstra yang tidak diberikan kepada sel standar.
Proses transaksi dimulai ketika ketiga narapidana tipikor mengajukan permohonan khusus untuk dipindahkan ke sel yang lebih nyaman. Petugas yang bertanggung jawab kemudian menegosiasikan harga Rp60 juta per sel, yang dibayarkan secara tunai melalui perantara yang tidak terdaftar. Seluruh transaksi dicatat dalam catatan internal yang kemudian menjadi bukti utama dalam penyelidikan.
Berikut rangkaian peristiwa yang terungkap:
- Hari pertama: Iswandi diangkat menjadi Kalapas Blitar setelah pengunduran diri mendadak pendahulunya.
- Hari kedua: Tiga narapidana tipikor mengajukan permohonan khusus, dan petugas yang bertugas mulai merundingkan harga sel VVIP.
- Hari ketiga: Penyerahan uang dilakukan melalui perantara, dan sel VVIP langsung dialokasikan kepada para narapidana.
- Hari keempat: Seorang pejabat internal melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang kepada atasan.
- Hari kelima: Tim investigasi internal dibentuk, dan tiga petugas serta Iswandi langsung dipanggil untuk pemeriksaan.
Setelah penyelidikan intensif, Komisi Pengawas Lapas (KPL) memutuskan untuk memberhentikan ketiga petugas tersebut secara sementara. Keputusan ini diikuti dengan pencopotan Iswandi dari posisi Kalapas, meskipun ia hanya menjabat selama satu hari. Pencopotan tersebut menjadi langkah tegas untuk menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi di lingkungan pemasyarakatan.
Pengungkapan skandal ini juga memicu reaksi keras dari organisasi anti‑korupsi dan lembaga legislatif. Mereka menuntut transparansi penuh dalam proses penanganan kasus, serta penegakan hukuman yang setimpal bagi semua pihak yang terlibat. Di samping itu, sejumlah anggota DPR menyarankan revisi regulasi internal Lapas untuk mencegah terulangnya praktik jual sel mewah di masa depan.
Dalam pernyataan resmi Kementerian Hukum dan HAM, disebutkan bahwa kasus ini akan dijadikan contoh bagi seluruh institusi pemasyarakatan di Indonesia. Kementerian berjanji akan memperkuat mekanisme pengawasan internal, memperketat prosedur alokasi sel, serta meningkatkan sanksi administratif bagi petugas yang melanggar kode etik.
Kasus jual sel mewah di Lapas Blitar menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas aparat penegak hukum di tingkat lokal. Masyarakat kini menuntut akuntabilitas yang lebih tinggi, sekaligus berharap bahwa langkah-langkah korektif yang diambil dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.
Dengan pencopotan tiga petugas dan pemecatan Iswandi, Lapas Blitar berusaha memulihkan citra institusinya. Namun, proses pemulihan tersebut memerlukan waktu, pengawasan ketat, serta komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan tidak ada lagi praktik jual sel mewah di masa mendatang.
