Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 07 Juni 2026 | Kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian memanas setelah Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Lodewyk Pusung, serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya.
Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi, ketiga tersangka diduga melakukan mark up (penggelembungan) harga pengadaan sepeda motor listrik hingga sepatu di BGN. Hal ini menyebabkan pemborosan dan merugikan keuangan negara yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung penegakan hukum dalam kasus ini. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya sangat prihatin dan memberikan dukungan terhadap seluruh upaya penegakan hukum.
Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap memberikan pelindungan kepada saksi, pelapor, ahli, maupun saksi pelaku (Justice Collaborator/JC) guna mendukung pengungkapan perkara secara menyeluruh.
Kuasa hukum Sony Sonjaya, Elza Syarief, mengungkapkan ada 26 orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi program MBG. Seluruh nama tersebut tersimpan di ponsel milik Sony yang kini sudah disita penyidik Kejaksaan Agung.
Kasus korupsi MBG ini telah menimbulkan ironi yang sama dengan kasus dugaan pemerasan oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. Keduanya menghadirkan permasalahan yang sama, yaitu dugaan korupsi yang terjadi di institusi yang memegang peran strategis dalam menjalankan agenda negara.
PDIP telah mengeluarkan imbauan agar kader partai menghindari praktik transaksional dalam program kerakyatan. Partai ini juga telah mengeluarkan instruksi larangan bagi seluruh anggota kader PDIP untuk terlibat di dalam berbagai komersialisasi dari program yang untuk rakyat.
Kasus korupsi MBG ini merupakan contoh dari dugaan korupsi yang terjadi di institusi yang memegang peran strategis dalam menjalankan agenda negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas dan transparan untuk mengungkapkan perkara secara menyeluruh.
Kesimpulan dari kasus korupsi MBG ini adalah bahwa dugaan korupsi yang terjadi di institusi yang memegang peran strategis dalam menjalankan agenda negara perlu ditangani dengan serius dan transparan. Penegakan hukum yang tegas dan transparan perlu dilakukan untuk mengungkapkan perkara secara menyeluruh dan memastikan bahwa keuangan negara tidak dirugikan.
