Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 16 Mei 2026 | Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belakangan ini telah mengambil langkah-langkah besar dalam mengutak-atik skema penerimaan negara dan tata kelola sumber daya alam. Namun, kebijakan ini telah memicu protes dari investor asal China yang khawatir tentang iklim investasi di Indonesia.
Kamar Dagang China di Indonesia telah menyurati langsung Presiden Prabowo untuk meminta perbaikan iklim investasi yang dinilai semakin menekan operasional perusahaan. Surat protes ini menjadi gambaran bahwa pemerintah kini menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan kepastian usaha.
Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan adalah rencana kenaikan tarif royalti mineral, kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), revisi Harga Patokan Mineral (HPM) nikel dan bauksit, hingga penguatan penegakan hukum di kawasan hutan. Investor China menilai situasi belakangan semakin tidak kondusif bagi keberlanjutan usaha.
Setidaknya terdapat enam isu utama yang dikeluhkan investor China kepada pemerintah Indonesia. Pertama, kenaikan pajak dan pungutan sektor pertambangan yang dinilai terlalu agresif. Kedua, kewajiban retensi DHE SDA sebesar 50% selama satu tahun di bank-bank Himbara yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Ketiga, pengurangan kuota produksi bijih nikel secara signifikan.
Investor China yang mendominasi rantai hilirisasi nikel berbasis Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan High Pressure Acid Leach (HPAL) menilai pembatasan produksi telah mengganggu pasokan bahan baku industri. Mereka tetap mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dan berkomitmen menjalankan investasi sesuai aturan yang berlaku, namun menilai situasi belakangan semakin tidak kondusif bagi keberlanjutan usaha.
Dalam menghadapi krisis global, pesan Prabowo untuk perusahaan yang menyerah adalah untuk terus berinvestasi dan berproduksi. Namun, perlu diperhatikan bahwa kebijakan pemerintah harus seimbang dengan kebutuhan investor dan industri. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara dan memastikan kepastian usaha bagi investor.
Untuk itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan revisi kebijakan yang telah diterapkan. Pemerintah juga perlu meningkatkan komunikasi dengan investor dan industri untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Dengan demikian, pemerintah dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan penerimaan negara.
