Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 14 April 2026 | Jakarta, 13 April 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan bahwa Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan dipersiapkan menjadi poros utama kemandirian pangan, energi, dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, di Gedung Kementerian Koperasi, serta dalam konferensi pers yang dihadiri wartawan dari berbagai media nasional.
Menurut Cak Imin, koperasi tidak lagi boleh dipandang sekadar lembaga ekonomi lokal. Ia menuntut semua koperasi, khususnya Kopdes Merah Putih, untuk bertransformasi menjadi bagian integral rantai pasok nasional yang berbasis pada produksi desa. “Semua koperasi, terutama Kopdes Merah Putih, harus menjadi kekuatan menggerakkan ekonomi agar kita siap berdiri di atas kaki sendiri, memproduksi sendiri, dan memenuhi pasar kita sendiri secara mandiri,” ujarnya.
Inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan dan kemandirian energi. Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026, dengan batas maksimal lima persen pada 2029. Untuk mencapai target ambisius tersebut, Kopdes Merah Putih akan berperan ganda sebagai:
- Off‑taker resmi yang menyerap seluruh hasil produksi pertanian, peternakan, hortikultura, serta kerajinan tangan dari desa dan kelurahan.
- Pusat distribusi barang subsidi dan kebutuhan pokok, sehingga akses masyarakat ke barang penting menjadi lebih merata.
Menko PM menambahkan bahwa jaringan gerai atau gudang Kopdes Merah Putih sedang dipercepat pembangunannya. Lebih dari 34 ribu titik koperasi direncanakan tersebar di seluruh Indonesia, dengan kapasitas menampung sekitar 1,4 juta penerima bantuan sosial (KPM) yang akan diarahkan menjadi tenaga kerja produktif di dalam koperasi. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga, tetapi juga memperkuat kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa peran off‑taker koperasi akan mencakup semua segmen produksi, mulai dari tanaman pangan, buah‑buah, sayuran, hingga produk kerajinan. “Kopdes Merah Putih akan menjadi instrumen penting untuk menyerap hasil produksi desa, sekaligus memberikan peluang kerja bagi KPM,” katanya. Ia menambahkan bahwa anggota koperasi akan menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahun, yang berfungsi sebagai tabungan tambahan dan mendukung transisi ekonomi rumah tangga dari desil paling rendah ke kelas menengah.
Selain fokus pada produksi pangan, Cak Imin menyoroti pentingnya energi terbarukan. Koperasi akan didorong untuk mengembangkan proyek energi bersih, seperti bioenergi dan tenaga surya berbasis komunitas, yang dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memperkuat ketahanan energi nasional. “Koperasi memiliki peluang besar untuk mengisi potensi ekonomi nasional, terutama di tengah kebuntuan pasar global,” ujar Cak Imin.
Strategi pemerintah juga mencakup koordinasi lintas kementerian. Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian akan berkolaborasi dengan Kemenkop dalam penyusunan regulasi, pembiayaan, serta pelatihan kapasitas bagi petani dan pelaku usaha koperasi. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, efisiensi distribusi, dan akses pasar yang lebih luas.
Para pengamat ekonomi menilai langkah ini sebagai upaya strategis untuk menstabilkan ekonomi domestik. Dengan memperkuat basis produksi desa, Indonesia dapat mengurangi impor pangan, menstabilkan harga pangan, dan meningkatkan nilai tambah pada produk lokal. Pada saat yang sama, penyerapan tenaga kerja KPM ke dalam koperasi diharapkan menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi beban subsidi sosial yang terus meningkat.
Kesimpulannya, program Koperasi Merah Putih di bawah kepemimpinan Cak Imin tidak hanya menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem, tetapi juga menjadi katalisator bagi kemandirian pangan, energi, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jika berhasil, model ini dapat menjadi contoh bagi negara‑negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengintegrasikan koperasi ke dalam kebijakan nasional.
