Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 29 April 2026 | Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan, mengungkapkan bahwa realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 tumbuh 31,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencapai Rp815 triliun atau setara 21,2 persen dari target tahunan APBN. Pertumbuhan ini menjadi bukti kebijakan fiskal ekspansif pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Sementara belanja pusat meningkat tajam, data juga menunjukkan bahwa transfer fiskal ke pemerintah daerah justru mengalami penurunan. Penurunan ini menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara stimulus pusat dan otonomi daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan yang inklusif.
| Komponen | Realisasi |
|---|---|
| Belanja Negara | Rp815 triliun (21,2% target) |
| Transfer ke Daerah | Turun dibandingkan triwulan I 2025 |
Berangkat dari angka-angka tersebut, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2026 berada di kisaran 5,5 persen. Proyeksi ini didukung oleh peningkatan penerimaan pajak, khususnya PPN dan PPnBM, serta konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Namun, keberlanjutan pertumbuhan tersebut sangat dipengaruhi oleh bagaimana dana fiskal didistribusikan antara pusat dan daerah.
Para pengamat otonomi daerah, termasuk Arman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), menyoroti bahwa pendekatan pemerintah pusat masih bersifat simetris. Menurutnya, kontrol fiskal yang terlalu terpusat, seperti ketentuan mandatory spending yang mengatur batas maksimum belanja pegawai dan alokasi minimum untuk infrastruktur, mengurangi ruang gerak daerah.
- Mandatory spending mengharuskan daerah membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dan mengalokasikan minimal 40 persen untuk infrastruktur.
- Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Mineral serta Batubara belum sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, menyebabkan tumpang tindih kewenangan.
- KPPOD mengusulkan pendekatan asimetris, di mana kebijakan fiskal disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan masing‑masing daerah.
Dalam konteks ini, penurunan transfer ke daerah dapat dipahami sebagai konsekuensi dari kebijakan mandatory spending yang membatasi fleksibilitas penggunaan dana. Daerah yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi namun terbatas oleh aturan seragam berisiko kehilangan peluang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur lokal.
Selain itu, faktor struktural seperti resentralisasi fiskal pasca Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah memperkuat peran pemerintah pusat dalam alokasi anggaran. Hal ini menimbulkan tantangan bagi daerah untuk meningkatkan otonomi fiskal, terutama dalam mengoptimalkan pendapatan daerah sendiri.
Para pakar menyarankan beberapa langkah strategis:
- Mengadopsi pendekatan asimetris dalam penetapan mandatory spending, memungkinkan penyesuaian batas belanja sesuai dengan realitas ekonomi daerah.
- Mengintegrasikan mekanisme evaluasi kinerja daerah secara periodik, sehingga transfer dapat dialokasikan secara lebih responsif terhadap capaian dan kebutuhan.
- Mengurangi tumpang tindih regulasi antara undang‑undang pusat dan daerah, memperjelas pembagian urusan yang sudah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah.
Jika langkah‑langkah tersebut diimplementasikan, diharapkan transfer ke daerah tidak hanya kembali meningkat, tetapi juga menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Pada akhirnya, sinergi antara belanja ekspansif pemerintah pusat dan otonomi fiskal daerah akan menjadi kunci bagi pencapaian target pertumbuhan 5,5 persen yang diharapkan pada akhir tahun ini.
Dengan belanja APBN yang tumbuh signifikan dan tantangan dalam distribusi fiskal, pemerintah berada pada persimpangan penting: menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat peran daerah dalam perekonomian nasional.
