Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 20 April 2026 | Jakarta, 20 April 2026 – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan bahwa pelaporan terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla bukan merupakan posisi resmi partai. Pernyataan tersebut muncul setelah JK mengkritik ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah wawancara yang memicu kontroversi di kalangan politisi.
Dalam rapat internal yang diadakan pada Senin (18/04/2026), Ketua Umum PSI, Riskianto, menyampaikan bahwa langkah melaporkan JK merupakan tindakan pribadi anggota tertentu, bukan kebijakan partai. “Kami menolak segala upaya yang mengaitkan PSI dengan laporan hukum terhadap JK. Ini bukan sikap partai, melainkan inisiatif individu yang tidak mewakili nilai dan tujuan PSI,” ujar Riskianto.
Riskianto menambahkan bahwa PSI tetap berkomitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun menolak penggunaan proses hukum sebagai senjata politik. Ia menegaskan bahwa partai akan tetap fokus pada agenda reformasi birokrasi, pendidikan, dan pemberantasan korupsi tanpa terjebak dalam perseteruan pribadi.
Sementara itu, PSI juga menanggapi pernyataan JK yang menyinggung ijazah Jokowi. PSI menyatakan bahwa kemenangan Jokowi pada pemilihan terakhir merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen bangsa, bukan hasil manipulasi atau keistimewaan pribadi. “Kemenangan Jokowi adalah bukti nyata kerja sama lintas sektoral, mulai dari partai politik, organisasi masyarakat, hingga pemilih individual,” kata Riskianto dalam konferensi pers yang sama.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan PSI dalam pernyataannya:
- Pelaporan terhadap Jusuf Kalla tidak mencerminkan sikap resmi PSI.
- PSI menolak politik adu domba melalui jalur hukum.
- Kemenangan Jokowi dipandang sebagai hasil kerja kolektif seluruh bangsa.
- Partai akan terus mengedepankan agenda reformasi, bukan konflik pribadi.
Para pengamat politik menilai sikap PSI sebagai upaya menjaga citra netralitas partai di tengah dinamika politik yang semakin polar. “PSI memang dikenal sebagai partai yang menekankan nilai-nilai kebangsaan dan anti‑kekerasan, sehingga tidak mengherankan jika mereka menghindari konfrontasi langsung dengan tokoh senior seperti JK,” ujar Andi Prasetyo, analis politik di Lembaga Survei Nasional.
Namun, tidak semua pihak setuju dengan pendekatan PSI. Beberapa anggota partai oposisi menilai bahwa mengabaikan laporan terhadap JK dapat menurunkan akuntabilitas pejabat publik. “Jika ada dugaan pelanggaran, seharusnya partai tidak menutup mata,” kata Siti Nurhaliza, anggota DPRD DKI Jakarta.
Di sisi lain, pendukung PSI memuji langkah tersebut sebagai bukti komitmen partai terhadap prinsip demokrasi dan kebebasan bersuara. “Kami menghargai keputusan PSI untuk tidak menjadikan pelaporan sebagai agenda politik. Ini menunjukkan kedewasaan politik yang kami harapkan dari partai-partai baru,” ujar Rizky Hadi, aktivis mahasiswa.
Selain menanggapi isu JK, PSI juga menyoroti pentingnya kerja kolektif dalam pencapaian kebijakan publik. Riskianto menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan infrastruktur, dan memperkuat layanan kesehatan tidak lepas dari dukungan lintas partai dan masyarakat sipil.
“Kita tidak boleh melupakan fakta bahwa perubahan besar memerlukan kolaborasi. Oleh karena itu, PSI akan terus mendorong dialog terbuka antara pemerintah, partai politik, dan organisasi masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju,” tutupnya.
Respons PSI terhadap pernyataan JK dan penekanan pada kerja kolektif Jokowi mencerminkan strategi partai untuk memperkuat posisi sebagai aktor politik yang berorientasi pada reformasi tanpa terjebak dalam pertempuran pribadi. Ke depannya, langkah ini dapat menjadi tolok ukur bagi partai-partai lain dalam menyeimbangkan kepentingan politik dan prinsip etika publik.
