Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 21 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, kembali menjadi sorotan publik setelah keputusan penunjukan Panembahan Agung Tedjowulan sebagai pelaksana pengembangan Keraton Surakarta Hadiningrat digugat oleh kubu Pakubuwono (PB) XIV Purboyo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Penunjukan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026, yang secara resmi menetapkan Tedjowulan sebagai pelaksana perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan cagar budaya Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Keputusan itu diserahkan secara simbolis oleh Fadli Zon pada acara halalbihalal di Keraton Solo pada 26 Maret 2026, dan secara administratif ditandatangani di Jakarta beberapa waktu sebelumnya.
Reaksi keras muncul segera dari pihak PB XIV Purboyo, yang menganggap penunjukan itu melanggar prosedur internal keraton serta menyinggung kedaulatan tradisional. Kuasa hukum Purboyo, Sionit Tolhas Martin, menyatakan keberatan resmi melalui surat kepada Kementerian Kebudayaan, menuntut adanya peninjauan kembali dalam jangka waktu 90 hari. Bila tidak ada respons, pihak Purboyo berhak mengajukan gugatan ke PTUN, sebuah langkah yang akhirnya diambil pada 16 April 2026.
Gugatan tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta dengan nomor 129/G/2026/PTUN.JKT. Dalam perkara ini, Purboyo bertindak sebagai penggugat dengan kuasa hukum Ardi Sasongko, sementara Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjadi pihak tergugat. Meskipun nomor perkara sudah teregister, rincian materi gugatan belum dipublikasikan secara lengkap.
Juru Bicara Panembahan Agung Tedjowulan, KGPH Suryo Wicaksono, menanggapi proses hukum ini dengan nada bersahabat. “Monggo kalau memang merasa apa jagoan ya digugat saja ke pengadilan,” ungkapnya saat ditemui di Pesanggrahan Langenharjo. Pernyataan tersebut menegaskan sikap terbuka pihak Tedjowulan untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum yang berlaku.
- 20 Januari 2026 – Purboyo mengirimkan surat keberatan resmi kepada Kementerian Kebudayaan.
- 18 Januari 2026 – Fadli Zon menyerahkan SK Penunjukan Tedjowulan di Keraton Solo.
- 16 April 2026 – Purboyo mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta (Nomor 129/G/2026/PTUN.JKT).
- 20 April 2026 – KGPH Suryo memberikan pernyataan terbuka mengenai proses hukum.
Perselisihan ini mencuat di tengah dinamika internal Keraton Solo yang sedang mengalami dualisme kepemimpinan pascameninggalnya Sri Susuhunan PB XIII pada November 2025. Dua kubu, yakni PB XIV Purboyo dan Hangabehi, masing‑masing mengklaim hak atas takhta. Penunjukan Fadli Zon kepada Tedjowulan dianggap sebagai intervensi pemerintah pusat yang dapat mengubah keseimbangan kekuasaan tradisional.
Dari sudut pandang kebudayaan, keputusan tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang peran pemerintah dalam pengelolaan situs warisan budaya. Fadli Zon menegaskan bahwa penunjukan itu dimaksudkan untuk mempercepat revitalisasi bangunan‑bangunan bersejarah yang selama ini terbengkalai, serta mengoptimalkan potensi wisata budaya Keraton Solo.
Namun, kritik dari Purboyo menyoroti bahwa proses penunjukan tidak melibatkan konsultasi menyeluruh dengan pihak internal keraton, sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan. Jika gugatan berhasil, keputusan pengadilan dapat memaksa pemerintah menarik atau merevisi SK, yang pada gilirannya berpotensi menunda proyek revitalisasi yang telah direncanakan.
Secara politik, kasus ini menambah ketegangan antara pemerintah pusat dan elite budaya tradisional Jawa Tengah. Hal ini juga menjadi sorotan publik karena melibatkan figur publik terkenal, yakni Fadli Zon, yang sebelumnya dikenal sebagai anggota DPR dan aktivis kebudayaan. Dampaknya dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan kebudayaan pemerintah serta menambah beban politik bagi Menteri Kebudayaan yang kini harus menyeimbangkan antara agenda modernisasi dan penghormatan terhadap tradisi.
Dengan proses hukum yang masih berjalan, mata publik menanti keputusan PTUN Jakarta. Apapun hasilnya, kasus ini mempertegas pentingnya dialog terbuka antara pemerintah, pemangku kepentingan budaya, dan komunitas tradisional dalam mengelola warisan budaya yang sensitif.
