Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 28 April 2026 | Pada 21 April 2026, sekitar 3.000 mahasiswa dan aktivis turun ke depan gedung kantor gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dalam aksi demo kantor gubernur Kaltim yang menuntut transparansi penggunaan anggaran publik. Massa yang dipimpin oleh organisasi kemahasiswaan menyoroti beberapa kebijakan kontroversial, termasuk renovasi rumah dinas senilai Rp25 miliar, pengadaan mobil dinas mewah, serta tudingan nepotisme yang melibatkan anggota keluarga gubernur.
Demo tersebut menuntut tiga hal utama yang dirangkum dalam sebuah poster resmi:
- Mengaudit seluruh kebijakan Pemprov Kaltim secara menyeluruh, termasuk proyek‑proyek infrastruktur dan belanja operasional.
- Memberhentikan praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) di seluruh aparatur daerah.
- Mendesak DPRD Kaltim untuk menjalankan fungsi pengawasan secara total, termasuk penggunaan hak angket untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan dana.
Rudy Mas’ud, gubernur Kaltim, tidak muncul langsung di lokasi aksi. Sebaliknya, ia memilih diam selama demonstrasi berlangsung. Beberapa jam setelah kerusuhan mereda, ia mengunggah video singkat di akun Instagram pribadinya, mengucapkan terima kasih atas masukan mahasiswa dan menyatakan akan meninjau kembali kebijakan yang menjadi sorotan. Pernyataan tersebut tidak mencakup penjelasan detail, melainkan sekadar mengakui pentingnya kontrol sosial.
Dalam upaya meredam kritik, gubernur kemudian mengumumkan pencopotan beberapa anggota keluarga dari jabatan strategis. Keluarga Mas’ud sebelumnya menempati posisi penting di birokrasi daerah, termasuk kepala dinas perencanaan dan kepala seksi logistik. Keputusan pencopotan ini menjadi salah satu langkah konkrit untuk menanggapi tudingan nepotisme yang terus menggerogoti kepercayaan publik.
Isu anggaran menjadi inti dari kemarahan massa. Renovasi rumah dinas gubernur, yang dibiayai Rp25 miliar, mencakup 57 item belanja. Di antaranya terdapat kursi pijat, aquarium air laut, serta perlengkapan elektronik kelas atas. Gubernur menegaskan bahwa paket renovasi tersebut sudah direncanakan sebelum ia menjabat, namun ia tetap bersedia menanggung biaya pribadi untuk item yang dinilai tidak berfungsi kedinasan.
Berikut rangkuman singkat anggaran yang menjadi sorotan publik:
| Item | Anggaran (Rp miliar) |
|---|---|
| Renovasi rumah dinas (57 item) | 25 |
| Pengadaan mobil dinas (Range Rover) | 8,5 |
| Anggaran makan Pemprov | 10 |
Pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar juga menuai kecaman. Rudy Mas’ud menyatakan mobil tersebut diperlukan untuk mobilitas kepala daerah mengingat Kaltim menjadi “ibu kota Nusantara” yang sering menerima tamu internasional. Namun, setelah tekanan dari partai Golkar, kementerian dalam negeri, dan publik, gubernur membatalkan rencana tersebut dan berjanji meninjau ulang semua pengadaan barang mewah.
DPRD Kaltim memberikan respons yang lebih tegas. Pada rapat khusus yang digelar dua hari setelah aksi demo, DPRD menyetujui hak angket untuk menelusuri secara mendalam penggunaan anggaran provincial, termasuk proyek renovasi, pengadaan mobil, serta alokasi anggaran makan yang mencapai Rp10 miliar. Hak angket ini memungkinkan komisi khusus melakukan pemeriksaan dokumen, mendengar saksi, dan menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan.
Reaksi masyarakat setelah keputusan DPRD beragam. Sebagian mengapresiasi langkah legislasi sebagai wujud akuntabilitas, sementara yang lain tetap skeptis karena proses audit sebelumnya sering kali terhambat. Organisasi kemahasiswaan yang memprakarsai demo menegaskan bahwa mereka akan terus memantau pelaksanaan hak angket dan menuntut publikasi hasil audit secara transparan.
Secara keseluruhan, demo kantor gubernur Kaltim menandai titik balik dalam dinamika politik daerah. Tuntutan untuk audit menyeluruh, pemberantasan KKN, dan penguatan fungsi pengawasan DPRD menunjukkan keinginan kuat masyarakat Kaltim untuk menuntut tata kelola yang lebih bersih dan akuntabel. Keberhasilan hak angket serta tindakan konkrit pemerintah akan menentukan apakah krisis kepercayaan ini dapat diatasi atau justru berlanjut menjadi konflik politik yang lebih dalam.
