Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 24 April 2026 | Ribuan warga Kalimantan Timur menggelar aksi Demo Kaltim di depan kantor Gubernur pada Selasa, 21 April 2026, menuntut transparansi dan akuntabilitas atas serangkaian kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada publik. Demonstrasi yang dipimpin oleh mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas disabilitas itu memuncak menjadi bentrokan dengan aparat keamanan, termasuk penggunaan water cannon untuk membubarkan kerumunan.
Aksi tersebut menyoroti tiga tuntutan utama: evaluasi kebijakan pemerintah provinsi, penghentian praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), serta penguatan fungsi pengawasan DPRD Kaltim. Massa juga menuntut penjelasan terperinci mengenai alokasi dana yang dianggap berlebihan, khususnya pembelian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan gubernur yang mencapai Rp25 miliar.
Berikut rincian kebijakan yang memicu Demo Kaltim:
- Pengadaan mobil dinas tipe Range Rover seharga Rp8,5 miliar melalui APBD Perubahan 2025; pemerintah beralasan kendaraan diperlukan untuk menjangkau wilayah dengan medan berat.
- Renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur serta penataan kantor dengan total anggaran sekitar Rp25 miliar, mencakup fasilitas mewah seperti akuarium laut dan alat fitness.
- Anggaran tim ahli gubernur tahun 2026 sebesar Rp10,78 miliar untuk honorarium dan perjalanan dinas, melibatkan 43 personel.
Selain kebijakan anggaran, aksi Demo Kaltim juga mengangkat isu dinasti politik, mengingat beberapa kerabat Rudy Mas’ud menduduki posisi strategis di pemerintahan provinsi.
Gubernur Rudy Mas’ud kemudian memberikan penjelasan resmi dalam konferensi pers di Hotel Atlet Sempaja, Samarinda, Kamis, 23 April 2026. Ia menegaskan bahwa keputusannya untuk tidak menemui massa didasarkan pada dua pertimbangan utama: keamanan dan prosedur audiensi yang belum terpenuhi. “Saya sudah menawarkan perwakilan massa untuk masuk ke gedung dan berdialog, namun tawaran itu ditolak,” ujarnya. Rudy menambahkan bahwa aksi awalnya diarahkan ke DPRD, namun beralih ke kantor gubernur setelah sebagian tuntutan tidak dipenuhi.
Selama konferensi, gubernur juga menanggapi tudingan pembatasan wartawan. Ia menyatakan bahwa media dilarang masuk ke area demonstrasi karena situasi yang tidak kondusif dan potensi bahaya bagi reporter. “Kami tidak menolak dialog, namun tidak dapat memfasilitasi wartawan di tengah kerumunan yang melempar botol dan batu,” kata Rudy.
Reaksi masyarakat beragam. Sebagian mengapresiasi sikap terbuka gubernur yang mengundang dialog 24 jam, sementara yang lain menilai penolakan media sebagai langkah menghindar dari akuntabilitas. Pada saat yang sama, data LHKPN mengungkap total kekayaan Rudy Mas’ud mencapai sekitar Rp166,5 miliar, termasuk kepemilikan perusahaan perkapalan dan aset lain sebelum menjabat.
Berikut tabel ringkas alokasi anggaran yang menjadi sorotan Demo Kaltim:
| Item | Anggaran (Rp Miliar) |
|---|---|
| Mobil Dinas (Range Rover) | 8,5 |
| Renovasi Rumah Jabatan & Kantor | 25,0 |
| Tim Ahli Gubernur 2026 | 10,78 |
Gubernur juga menegaskan bahwa anggaran renovasi rumah jabatan merupakan akumulasi kebutuhan dari beberapa periode APBD, bukan dana tunggal yang baru dibuat. Ia menekankan bahwa rumah tersebut merupakan “rumah rakyat” yang akan digunakan untuk kepentingan publik.
Sejumlah pihak politik, termasuk pengamat dan anggota DPRD, mengkritik respons gubernur yang dianggap lambat. Mereka menilai bahwa penolakan pertemuan langsung dapat menurunkan kepercayaan publik dan memperburuk citra pemerintahan. Di sisi lain, aparat keamanan melaporkan bahwa tindakan water cannon diperlukan untuk mencegah eskalasi kekerasan lebih lanjut.
Demo Kaltim berakhir pada malam hari dengan kepolisian menembakkan water cannon setelah terjadi pembakaran ban dan pelemparan batu. Meskipun aksi berakhir, tekanan publik terhadap kebijakan anggaran dan transparansi tetap tinggi, menuntut pemerintah provinsi untuk membuka data lengkap dan mengadakan audit independen.
Kesimpulannya, Demo Kaltim mencerminkan kekecewaan luas masyarakat terhadap kebijakan fiskal yang dianggap tidak proporsional, sekaligus menyoroti ketegangan antara pemerintah, media, dan publik dalam mencari ruang dialog yang aman dan konstruktif.
