Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 19 April 2026 | Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, mengeluarkan pernyataan tegas setelah dirinya dilaporkan ke kepolisian oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan penjelasannya tentang motif korupsi 11 kepala daerah hasil Pilkada 2024. Dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu (18/4/2026), Budi menegaskan bahwa laporan polisi tersebut tidak akan mengalihkan fokus KPK dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah.
“Saya menghargai proses hukum yang berlaku, termasuk hak setiap warga untuk melaporkan dugaan pelanggaran kepada polisi,” ujar Budi Prasetyo. “Namun, KPK tetap berkomitmen menindak korupsi secara menyeluruh, tanpa terpengaruh oleh upaya politisasi atau intimidasi hukum.”
Budi kemudian menguraikan kembali temuan KPK mengenai motif korupsi yang beragam, mulai dari suap jabatan, penyimpangan pengadaan barang dan jasa (PBJ), hingga pemerasan yang dipicu oleh kebutuhan pribadi seperti tunjangan hari raya (THR). Ia menekankan bahwa sebagian besar kasus muncul akibat tekanan politik yang tinggi, terutama biaya kampanye dan mahar politik yang menggiurkan.
Menurut data yang disampaikan, biaya penyelenggaraan pemilu serentak mencapai lebih dari Rp 71 triliun, sementara dana pilkada serentak tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp 42,5 triliun. Angka ini menciptakan ekosistem rawan yang memudahkan praktik korupsi, mulai dari tahap pencalonan dengan mahar politik hingga transaksi dukungan tidak transparan.
“Biaya politik yang melambung tidak hanya menjadi beban bagi partai, tetapi juga membuka celah bagi pihak-pihak berkepentingan untuk mempengaruhi keputusan pejabat daerah,” jelas Budi. “Setelah terpilih, risiko korupsi tetap tinggi karena munculnya praktik balas budi melalui pengisian jabatan, pengaturan proyek, atau perizinan yang tidak wajar.”
Menanggapi laporan polisi, Budi menegaskan bahwa KPK memiliki prosedur internal untuk menilai setiap tuduhan yang diarahkan kepada stafnya. “Jika ada indikasi pelanggaran hukum, kami akan kooperatif dengan penyidik. Namun, hingga kini belum ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya independensi institusi antikorupsi dalam menghadapi tekanan eksternal. “KPK dibentuk untuk menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi. Intervensi politik atau ancaman hukum terhadap pejabat KPK tidak akan mengurangi efektivitas kami,” ujar Budi.
Pengungkapan motif korupsi 11 kepala daerah ini menjadi sorotan publik karena melibatkan wilayah strategis di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, dan Medan. Beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka diketahui pernah menjabat di masa sebelum Pilkada 2024, namun tindakan korupsi mereka baru terungkap setelah audit intensif KPK.
Selain itu, Budi menyoroti bahwa praktik korupsi tidak hanya terbatas pada pengadaan barang dan jasa, melainkan juga meluas ke bidang logistik pemilu yang rawan diatur. “Pengadaan logistik pemilu seringkali menjadi celah bagi praktik politik uang, baik di tingkat pemilih maupun elite,” katanya.
Dalam menanggapi pertanyaan wartawan tentang langkah selanjutnya, Budi menyatakan KPK akan melanjutkan proses penyidikan terhadap 11 kepala daerah tersebut, termasuk pengajuan surat perintah penahanan bila diperlukan. Ia menambahkan bahwa KPK siap bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga peradilan untuk memastikan setiap pelaku korupsi diproses sesuai hukum.
Kesimpulannya, meski Budi Prasetyo kini menjadi subjek laporan polisi, ia menegaskan komitmen KPK untuk tidak terganggu oleh upaya intimidasi. Fokus utama tetap pada penindakan korupsi yang melibatkan pejabat daerah, demi menegakkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
