Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 15 April 2026 | Jakarta, 14 April 2026 – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membuka suara terkait beredarnya informasi yang menuding BGN mengeluarkan anggaran fantastis untuk pengadaan kaos kaki, laptop, dan alat makan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menegaskan bahwa pengadaan memang ada, namun tidak dalam skala yang diklaim publik, seperti laptop sebanyak 32.000 unit atau alat makan senilai Rp4 triliun.
Dalam keterangannya pada Selasa (14/4/2026), Dadan menjelaskan bahwa pengadaan laptop selama tahun 2025 hanya mencapai sekitar 5.000 unit, jauh di bawah angka 32.000 unit yang beredar di media sosial. “Pengadaan laptop bukan 32.000 unit seperti yang beredar, tetapi hanya sekitar 5.000 unit sepanjang 2025,” ujarnya. Laptop tersebut dibutuhkan untuk mendukung operasional MBG, khususnya dalam pelaporan data gizi dan pemantauan program di lapangan.
Untuk alat makan, Dadan menegaskan bahwa pengadaan difokuskan pada 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pagu alokasi untuk alat makan ditetapkan sebesar Rp89,32 miliar, dengan realisasi hingga akhir 2025 mencapai sekitar Rp68,94 miliar. Angka ini menunjukkan pelaksanaan yang terukur dan tidak melampaui batas anggaran yang telah disetujui.
Selain itu, Dadan mengungkapkan data terkait pengadaan alat dapur yang menjadi bagian penting dalam mendukung operasional SPPG. Pagu untuk alat dapur ditetapkan Rp252,42 miliar, dengan realisasi mendekati target sebesar Rp245,81 miliar. Hal ini mencerminkan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta kepatuhan pada prosedur perencanaan, penganggaran, dan pengawasan yang berlaku.
Berbeda dengan kaos kaki, Dadan menegaskan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan langsung. Kaos kaki tersebut merupakan bagian dari perlengkapan yang diberikan kepada peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dilaksanakan oleh Universitas Pertahanan (Unhan). “Untuk kaos kaki, itu bukan pengadaan di BGN. Itu diberikan saat pendidikan SPPI sebagai bagian dari perlengkapan peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan,” jelasnya. Pengadaan ini masuk dalam skema swakelola tipe 2, di mana BGN menyediakan dana tetapi pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh Unhan.
Berikut rangkuman anggaran utama yang dijelaskan Dadan Hindayana:
| Komponen | Pagu Anggaran (Rp Miliar) | Realisasi (Rp Miliar) |
|---|---|---|
| Laptop | — (dalam paket operasional) | — (sekitar 5.000 unit) |
| Alat Makan | 89,32 | 68,94 |
| Alat Dapur | 252,42 | 245,81 |
Data tersebut menunjukkan bahwa total anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan alat makan dan dapur berada di bawah Rp350 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan klaim Rp4 triliun yang beredar. Dadan menambahkan bahwa semua pengadaan telah melalui proses perencanaan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) kementerian terkait, sehingga tidak ada ruang bagi pemborosan atau mark‑up harga yang tidak wajar.
Dadan juga mengingatkan pentingnya verifikasi informasi sebelum disebarkan kepada publik. “Penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kesalahpahaman dan keresahan di tengah masyarakat, serta merusak kepercayaan publik terhadap program pemerintah,” tegasnya. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan selalu merujuk pada sumber resmi bila ingin mengetahui detail anggaran atau kebijakan BGN.
Dengan penjelasan lengkap ini, BGN berharap dapat mengembalikan kepercayaan publik dan menegaskan komitmen lembaga dalam mengelola dana negara secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.
