Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 28 April 2026 | Selat Malaka, jalur laut sepanjang 900 kilometer yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut China Selatan, kembali menjadi sorotan utama setelah Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, mengusulkan penetapan tarif bagi kapal yang melintasinya. Usulan tersebut muncul dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur pada 22 April 2026, di mana Purbaya menyoroti praktik serupa di jalur strategis dunia dan menilai potensi pendapatan yang signifikan bila tarif dibagi antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Strategi ini menimbulkan perdebatan tajam karena Selat Malaka bukan sekadar kanal buatan, melainkan jalur alami yang diatur oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Kebebasan navigasi internasional menjamin kapal tidak dikenakan pungutan sewenang-wenang, sehingga kebijakan tarif harus mempertimbangkan implikasi hukum dan diplomatik.
Keberadaan Selat Malaka memang sangat vital. Sekitar 24 persen perdagangan lintas global melewati selat ini, dan pada tahun 2025 tercatat lebih dari 102.000 kapal beragam jenis melintasinya. Rata‑rata harian mengangkut 23 juta barel minyak, menjadikannya chokepoint minyak tersibuk dunia, bahkan melampaui Selat Hormuz. Namun, lebar titik tersempitnya, Phillips Channel, hanya 2,7 kilometer, dan kedalaman di beberapa bagian hanya 25‑27 meter, membuat kapal super besar seperti VLCC dan ULCV harus mengalihkan rute ke Selat Sunda atau Lombok dengan biaya tambahan puluhan ribu dolar per perjalanan.
Kerentanan ini memicu kekhawatiran akan potensi gangguan, baik karena bencana alam, kecelakaan kapal, maupun konflik militer. Pengalaman blokade Selat Hormuz oleh Iran pada tahun-tahun terakhir menunjukkan bagaimana satu jalur sempit dapat memicu krisis ekonomi global, memicu lonjakan harga minyak hingga 20 persen. Negara‑negara pengimpor minyak seperti China (75% impor lewat Malaka), Jepang, dan Korea Selatan (90% impor lewat Malaka) sangat bergantung pada kelancaran aliran ini.
- Volume lalu lintas: >102.000 kapal per tahun (2025).
- Volume minyak: 23 juta barel per hari.
- Lebar terendah: 2,7 km.
- Kedalaman minimum: 25‑27 m.
Menanggapi risiko tersebut, pemerintah Thailand menghidupkan kembali proyek ambisius “Land Bridge” senilai 1 triliun Baht (sekitar Rp480 triliun). Proyek ini akan menghubungkan pelabuhan Ranong di Laut Andaman dengan Chumphon di Teluk Thailand melalui infrastruktur jalan dan rel sepanjang 90 km, dilengkapi jaringan pipa energi. Bila terwujud, kapal‑kapal dari Asia Timur menuju Timur Tengah dan Eropa dapat menghindari putaran panjang 900 km di Selat Malaka, mengurangi biaya bahan bakar dan waktu tempuh.
Thailand secara aktif melibatkan Singapura sebagai calon investor utama, menekankan bahwa Land Bridge bukan kompetitor melainkan pelengkap ekosistem logistik regional. Proyek ini dipandang lebih layak secara teknis dan finansial dibandingkan usulan Terusan Kra yang pernah menuai kritik lingkungan dan keamanan.
Sementara itu, wacana tarif di Indonesia menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana memonetisasi posisi strategis tanpa melanggar aturan internasional. Beberapa pakar berpendapat bahwa pendekatan yang lebih realistis meliputi:
- Peningkatan layanan maritim, seperti fasilitas navigasi dan keamanan.
- Penguatan pelabuhan dan terminal logistik di wilayah pantai barat Indonesia.
- Kerja sama regional untuk pembagian manfaat, misalnya melalui mekanisme biaya layanan (service fees) yang tidak bersifat tarif transit.
Jika kebijakan tarif dipaksakan secara unilateral, risiko diplomatik dapat meningkat, terutama dengan Malaysia dan Singapura yang juga memiliki kepentingan ekonomi di selat ini. Sebaliknya, pendekatan multilateral yang melibatkan semua pihak dapat membuka peluang bagi skema pendapatan bersama, sekaligus memperkuat koordinasi keamanan melalui Traffic Separation Scheme (TSS) yang telah ditetapkan oleh IMO.
Kesimpulannya, Selat Malaka berada di persimpangan kepentingan ekonomi, keamanan, dan hukum internasional. Usulan tarif oleh Menteri Keuangan menandakan keinginan Indonesia mengoptimalkan aset geografisnya, namun harus ditempuh dengan hati‑hati agar tidak menimbulkan sengketa. Di sisi lain, proyek Land Bridge Thailand menawarkan alternatif logistik yang dapat meredam ketergantungan pada satu jalur, sekaligus menambah dinamika persaingan infrastruktur di Asia Tenggara. Dialog regional, kepatuhan pada UNCLOS, dan inovasi layanan maritim menjadi kunci untuk mengelola tantangan dan peluang di era maritim yang semakin kompleks.
