Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 09 Juni 2026 | Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan keluhan dari masyarakat. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegur keras manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumut atas dampak pemadaman listrik bergilir yang merugikan masyarakat.
Bobby Nasution menyampaikan bahwa masyarakat telah mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi tanpa jadwal yang jelas. Ia menilai bahwa PLN tidak memberikan waktu bagi masyarakat untuk melakukan persiapan karena tidak ada informasi yang jelas tentang jadwal dan wilayah yang terdampak.
Menurut Bobby, kondisi pemadaman listrik bergilir ini akibat kerusakan belasan tower transmisi listrik karena cuaca ekstrem seharusnya diikuti dengan penyampaian informasi yang transparan dan terkoordinasi kepada pemerintah daerah maupun masyarakat. Ia meminta PLN untuk memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak di Sumatera Utara.
Kompensasi tersebut tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat diwujudkan melalui keringanan tagihan listrik maupun diskon pembelian token bagi pelanggan prabayar, apabila memungkinkan sesuai ketentuan yang berlaku. Bobby menekankan bahwa PLN harus bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang telah merugikan masyarakat.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumut, Mundakhir Salman, menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur Bobby Nasution dan masyarakat Sumut atas gangguan layanan yang terjadi. Ia menuturkan bahwa PLN saat ini terus melakukan percepatan perbaikan terhadap 12 tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang mengalami kerusakan.
PLN menargetkan proses perbaikan jaringan listrik dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga hari ke depan sehingga pasokan listrik di Sumut kembali normal. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari dengan lancar.
Kesimpulan dari permasalahan ini adalah bahwa PLN harus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat seperti pemadaman listrik bergilir. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami situasi yang terjadi dan melakukan persiapan yang diperlukan.
