Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 02 Agustus 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur akan memediasi polemik TransJatim Koridor 2 Malang Raya pada 3 Agustus 2026 dengan melibatkan sopir angkot, Dishub, pemerintah daerah, dan akademisi untuk mencari solusi bersama. Sopir angkot menolak rencana peluncuran TransJatim Koridor 2 yang dijadwalkan Oktober 2026 karena khawatir kehilangan mata pencaharian, serta meminta pengoperasiannya ditunda hingga ada skema pemberdayaan.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Andy Firasadi menegaskan jika provinsi ini tidak boleh menjadi wilayah yang memberi ruang bagi peredaran narkotika. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah pencegahan menyusul terungkapnya sejumlah kasus besar narkotika di wilayah tersebut.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan kebijakan pembebasan pajak daerah yang berlaku mulai 1-31 Agustus 2026 sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pajak.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengimbau Palang Merah Indonesia (PMI) di wilayahnya untuk terus meningkatkan kecepatan respons dalam penanganan bencana. Ia berharap pengurus baru dapat menghadirkan quick response serta menciptakan terobosan kreatif yang mencakup seluruh tahapan penanggulangan bencana.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana meningkatkan kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape menjadi peraturan daerah. Kebijakan tersebut sebelumnya telah diberlakukan di lingkungan pemerintahan bagi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai non-ASN, serta pegawai badan usaha milik daerah Sumatera Utara.
Kesimpulan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur berperan penting dalam menangani berbagai isu yang terjadi di wilayah tersebut, mulai dari polemik TransJatim hingga pemberantasan narkotika. Dengan kebijakan pembebasan pajak daerah, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah.
