Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 16 Mei 2026 | Gaji hakim di Indonesia telah menjadi topik perbincangan hangat belakangan ini. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menilai bahwa gaji hakim yang belum layak berpotensi memicu praktik suap dan merusak tatanan hukum di Indonesia. Hal ini disampaikan Sahroni saat ditanya mengenai urgensi menaikan gaji hakim di Indonesia pada saat ini, dan dampaknya terhadap hukum di Indonesia.
Menurut Sahroni, kondisi kesejahteraan hakim saat ini belum sebanding dengan tanggung jawab besar yang mereka emban dalam memutus perkara. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Komisi III DPR RI turut memperjuangkan kesejahteraan hakim dan aparat penegak hukum lainnya.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengeklaim bahwa gaji hakim Indonesia telah menyalip gaji hakim negara lain di Asia Tenggara, seperti Malaysia. Prabowo juga mengatakan bahwa pemerintah telah menaikkan gaji hakim sejak tahun lalu, terutama bagi hakim junior.
Sementara itu, gaji ke-13 PNS juga menjadi berita populer di kanal ekonomi. Pemerintah kembali memastikan pencairan gaji ke-13 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang mengamanatkan penyaluran dana tersebut bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tetap berjalan.
Komponen gaji ke-13 PNS mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Jadwal pencairan gaji ke-13 PNS diperkirakan akan dilakukan pada Juni 2026.
Namun, tidak semua guru honorer merasakan kenaikan gaji. Lina Wahyuni, seorang guru honorer di SMPN 2 Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, mengatakan bahwa dia tidak pernah menerima uang sepeser pun atas kerja kerasnya. Lina khawatir dengan nasibnya setelah istilah guru honorer dihapus mulai tahun 2027 mendatang.
Menpan-RB Rini Widyantini menyampaikan bahwa pemerintah sedang merencanakan menyediakan kebutuhan guru di masa mendatang. Seleksi tersebut, kata Nunuk, juga akan dilakukan secara adil dan berpihak pada kepentingan guru.
Kesimpulan, gaji hakim dan PNS di Indonesia masih menjadi topik perbincangan hangat. Pemerintah harus memastikan bahwa kesejahteraan hakim dan PNS terjamin, serta menyediakan kebutuhan guru di masa mendatang.
