Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 16 April 2026 | Medan, 16 April 2026 – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, kembali menjadi sorotan publik setelah muncul laporan bahwa ia menegur keras seorang sopir yang bekerja di Badan Umum Milik Daerah (BUMD) karena diduga menggunakan narkoba jenis vape. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 10 April 2026, ketika Bobby menghadiri acara penyerahan tali asih atlet peraih medali SEA Games 2025 di Kantor KONI Sumut.
Menurut keterangan yang diberikan Bobby pada konferensi pers usai Sidang Paripurna DPRD Sumut pada Rabu, 15 April 2026, ia tidak menampar secara fisik, melainkan memberikan peringatan tegas kepada sopir yang bersangkutan. “Saya sampaikan bahwa dia digaji pakai uang kita. BUMD itu uangnya tetap dari Pemerintah Provinsi, masa sudah digaji beli narkoba, tidak cocok,” ujar Bobby dengan nada serius.
Bobby menegaskan bahwa tindakan tegas tersebut diambil demi menjaga integritas aparatur daerah dan melindungi dana publik. Ia menambahkan bahwa sopir tersebut sudah ditangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) setelah laporan langsung disampaikan kepada lembaga tersebut. “Dia kan langsung ditangani sama BNN ya, itu yang ngasih tahu saya ke BNN langsung loh,” kata Bobby, menegaskan kolaborasi antarinstansi dalam menindak pelanggaran narkoba.
Insiden ini pertama kali menjadi viral di media sosial melalui sebuah postingan Instagram @mentiko.idn yang menampilkan foto Bobby bersama pejabat lain di acara KONI. Narasi postingan tersebut menyebutkan bahwa Bobby menampar sopir direktur BUMD karena kedapatan menghisap vape yang mengandung narkotika. Meskipun foto tersebut tidak menunjukkan aksi fisik, judul dan caption yang provokatif memicu perdebatan sengit di kalangan netizen.
Sejumlah netizen menilai tindakan Bobby sebagai bentuk kepemimpinan yang tegas, sementara yang lain mengkritik penggunaan kata “menampar” yang dianggap berpotensi menimbulkan kesan kekerasan. Pihak kepolisian belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan tindakan fisik, namun BNN telah mengonfirmasi bahwa penyelidikan terkait penggunaan narkoba oleh sopir tersebut sedang berlangsung.
Berikut rangkuman kronologi singkat peristiwa:
- 10 April 2026 – Bobby Nasution hadir di Kantor KONI Sumut untuk penyerahan tali asih atlet SEA Games 2025.
- Selama acara, seorang sopir BUMD terlihat menggunakan vape yang diduga mengandung narkotika.
- Bobby menghentikan aksi tersebut dan menegur sopir dengan tegas, menyebutnya tidak cocok untuk menerima gaji dari dana publik.
- Sopir tersebut dilaporkan ke BNN dan saat ini berada dalam proses penyidikan.
- 15 April 2026 – Bobby memberikan keterangan kepada wartawan usai Sidang Paripurna DPRD Sumut, menegaskan bahwa BNN telah menindaklanjuti kasus tersebut.
Para pengamat menilai bahwa kasus ini mengungkapkan tantangan serius dalam pengawasan internal BUMD di Sumut. Penggunaan dana publik untuk membayar gaji pegawai BUMD harus disertai mekanisme pengawasan yang ketat, terutama terkait penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak citra institusi.
Sejumlah pakar kebijakan publik menyoroti pentingnya penerapan sistem audit internal yang lebih transparan dan pelatihan anti-narkoba bagi seluruh aparatur daerah. “Kasus ini menjadi panggilan bagi pemerintah provinsi untuk memperkuat regulasi dan prosedur pengawasan, agar tidak ada lagi pejabat atau pegawai yang menyalahgunakan fasilitas publik,” ujar Dr. Hendra Saputra, dosen Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Sumatera Utara.
Sementara itu, BNN menyatakan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di lingkungan pemerintahan. “Kami selalu siap menindak tegas setiap indikasi penggunaan atau peredaran narkoba, tanpa memandang jabatan atau institusi,” kata juru bicara BNN Sumut, Andi Prasetyo.
Kasus ini juga menambah daftar kontroversi publik yang melibatkan Bobby Nasution sejak menjabat sebagai Gubernur pada Oktober 2024. Namun, pendukungnya menilai bahwa sikap tegasnya dalam menegur pelanggaran dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Ke depannya, diharapkan adanya evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi, BNN, serta lembaga pengawas internal untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Masyarakat Sumut dan seluruh Indonesia menantikan hasil penyidikan BNN serta langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki sistem pengawasan internal agar dana publik dapat digunakan secara optimal dan bebas dari penyalahgunaan.
