Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 05 Mei 2026 | Jakarta, 5 Mei 2026 – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang lebih dikenal dengan Gus Ipul menanggapi beragam spekulasi publik mengenai biaya sepatu untuk program Sekolah Rakyat. Dalam konferensi pers di gedung Kementerian Sosial, ia menegaskan bahwa anggaran resmi untuk sepatu tersebut adalah Rp 700 ribu per pasang, bukan Rp 170 ribu yang beredar di media sosial. Ia juga menolak tudingan adanya markup harga yang berlebihan.
Gus Ipul menjelaskan bahwa foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memperlihatkan penyerahan sepatu kepada siswa merupakan aksi khusus dari pemerintah provinsi, bukan bagian dari pengadaan Kementerian Sosial. “Sepatu yang diberikan oleh Ibu Khofifah adalah hadiah khusus, bukan hasil pengadaan kementerian,” ujarnya. Foto tersebut memang menjadi viral karena banyak netizen membandingkannya dengan angka Rp 700 ribu yang tertera dalam dokumen anggaran.
Untuk memperjelas, Gus Ipul menampilkan data anggaran tahun 2025 yang mencakup delapan jenis pengadaan sepatu, mulai dari sepatu harian, olahraga, hingga sepatu lapangan (PDL). Semua jenis tersebut memiliki pagu masing‑masing, namun realisasi selalu berada di bawah pagu, menandakan efisiensi penggunaan dana. Berikut rangkuman data yang ditampilkan:
| Jenis Sepatu | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp) |
|---|---|---|---|
| PDL Siswa | 700.000 | 640.000 | 60.000 |
| PDH SMP/SMA | 700.000 | 610.000 | 90.000 |
| PDH SD | 700.000 | 590.000 | 110.000 |
| Olahraga (Guru & Siswa) | 500.000 | 447.000 | 53.000 |
| PDH Guru | 700.000 | 625.000 | 75.000 |
| Harian SD | 500.000 | 250.000 | 250.000 |
| Harian SMP/SMA | 500.000 | 300.000 | 200.000 |
Setiap siswa Sekolah Rakyat menerima empat pasang sepatu dengan fungsi berbeda: sepatu harian untuk kegiatan belajar, sepatu olahraga untuk pelajaran jasmani, sepatu PDH (Pendidikan Dasar Hukum) yang dipakai pada acara resmi, dan sepatu PDL (Pakaian Dinas Lapangan) yang dipakai saat kegiatan luar ruang. Selain itu, guru juga mendapatkan sepatu olahraga dan PDH sebagai bagian dari paket bantuan.
Gus Ipul menekankan bahwa proses pengadaan seluruhnya melalui lelang terbuka yang diawasi oleh Panitia Pengadaan (PPK) serta tim audit internal Kementerian Sosial. Hasil lelang dipilih berdasarkan penawaran paling efisien yang tetap memenuhi standar kualitas dan komponen dalam negeri (TKDN) minimal 70 persen. “Kami tidak mengutamakan produk impor yang lebih murah, melainkan mendukung produksi dalam negeri,” tegasnya.
Pengadaan tahun 2025 juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil audit menunjukkan tidak ada temuan signifikan terkait penyimpangan, dan semua temuan yang muncul telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Gus Ipul menambahkan, “Jika ada bukti penyimpangan, kami siap melaporkan ke aparat penegak hukum.”
Isu markup harga yang menyebutkan bahwa sepatu tersebut dijual di pasaran dengan harga jauh di bawah Rp 700 ribu juga dibantah. Menurut Mensos, perbandingan tersebut tidak relevan karena foto viral menampilkan sepatu model dan merek yang berbeda dari standar yang ditetapkan dalam pengadaan. Sepatu resmi yang dibeli Kementerian Sosial berwarna hitam dengan model bot, sementara sepatu yang diberikan oleh Gubernur Khofifah adalah hadiah khusus dengan desain lain.
Gus Ipul mengakhiri konferensi pers dengan mengajak publik untuk terus mengawasi pelaksanaan program, namun juga meminta agar informasi yang beredar dipastikan kebenarannya. “Kami terbuka terhadap saran dan kritik yang konstruktif, namun hoaks yang memutarbalikkan fakta hanya akan menimbulkan persepsi negatif terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pendidikan,” pungkasnya.
Dengan penjelasan komprehensif ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa program Sepatu Sekolah Rakyat tetap berjalan sesuai prosedur, transparan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi siswa serta guru di seluruh Indonesia.
