Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 05 Mei 2026 | Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada Senin (4/5/2026) kembali menjadi sorotan publik ketika sidang praperadilan yang melibatkan Andi Susi Warsih memasuki fase penentuan. Kasus ini berpusat pada tuduhan kepemilikan kayu tanpa dokumen yang menjerat kliennya, sementara tim kuasa hukum menuding Polres Lingga melakukan serangkaian pelanggaran prosedural sejak awal penyidikan.
Dosma Roha Sijabat, SH, MH, bersama rekannya Ilham Arrasyid, S.H, menegaskan bahwa penerbitan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut mereka, beberapa langkah penting—seperti penetapan koordinat hutan, pengambilan saksi, dan pemberian hak atas pembelaan—telah diabaikan atau dilaksanakan dengan cara yang menciptakan indikasi pengarahan penyidik terhadap terdakwa.
Berikut poin‑poin utama yang dianggap sebagai cacat prosedur oleh tim kuasa hukum:
- SP2HP dikeluarkan tanpa dasar fakta yang jelas, sehingga menimbulkan keraguan atas keabsahan dokumen.
- Polres Lingga secara aktif meminta pihak tertentu menunjukkan titik koordinat hutan yang diduga menjadi sumber kayu, menandakan kemungkinan upaya memancing klien masuk ke dalam kasus.
- Pengumpulan bukti tidak melibatkan saksi independen, melainkan mengandalkan pernyataan internal yang rentan terhadap bias.
- Hak atas pembelaan tidak dijamin secara memadai, karena klien tidak diberikan waktu yang cukup untuk menyiapkan bukti pendukung.
Ilham Arrasyid menekankan bahwa “jika proses formilnya cacat, maka seluruh konstruksi perkara ini patut dipertanyakan”. Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya prinsip legalitas dalam setiap tahap penegakan hukum, khususnya pada tahap praperadilan yang berfungsi sebagai kontrol yudisial terhadap tindakan penyidik.
Sementara itu, Dosma Roha Sijabat menambahkan bahwa ada indikasi kuat penyidik berusaha menggiring Andi Susi Warsih masuk ke dalam kasus kayu ilegal. “Kami menolak segala bentuk tekanan atau manipulasi. Hukum harus ditegakkan secara netral, bukan dengan cara yang menguntungkan kepentingan tertentu,” tegasnya.
Sidang penentuan diperkirakan akan menghasilkan keputusan hakim pada Rabu (6/5/2026). Tim kuasa hukum berharap majelis hakim dapat menimbang secara objektif seluruh fakta, termasuk bukti‑bukti yang diajukan serta kesaksian saksi yang mendukung klaim adanya cacat prosedur.
Pengamat hukum menilai bahwa kasus ini dapat menjadi preseden penting bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Jika hakim memutuskan bahwa prosedur penyidikan memang melanggar ketentuan, maka konsekuensi bagi Polres Lingga tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga dapat memicu reformasi prosedural di tingkat kepolisian.
Di sisi lain, aparat kepolisian menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen pada penegakan hukum yang tegas terhadap praktik kayu ilegal. Namun, mereka juga menyatakan akan menghormati keputusan pengadilan dan siap melakukan koreksi jika terbukti ada kekurangan dalam proses penyidikan.
Kasus ini menambah daftar panjang praperadilan yang menyoroti tantangan dalam penegakan hukum di sektor sumber daya alam. Sejumlah aktivis lingkungan menilai bahwa pengawasan yang lebih ketat dan transparansi proses penyidikan sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Dengan menunggu keputusan hakim, Andi Susi Warsih dan timnya tetap optimis. “Kami sangat yakin, dengan bukti dan saksi yang kami ajukan, praperadilan ini akan kami menangkan,” ujar Dosma. Jika keputusan mengarah pada pembatalan SP2HP, kemungkinan besar penyidikan ulang akan dilakukan dengan prosedur yang lebih akurat dan sesuai hukum.
Apapun hasilnya, kasus praperadilan ini akan menjadi titik tolak bagi dialog lebih luas mengenai perlindungan hak hukum terdakwa, transparansi penegakan hukum, dan upaya pemberantasan kayu ilegal yang merusak ekosistem Indonesia.
