Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 29 April 2026 | Beijing, 28 April 2026 – Pemerintah Lebanon mengumumkan kesediaannya menandatangani perjanjian damai dengan Israel apabila pasukan Israel sepenuhnya menarik diri dari wilayah selatan Lebanon. Keputusan ini muncul setelah serangkaian pertemuan diplomatik yang disponsori Amerika Serikat, di mana duta besar kedua negara bertemu di Washington untuk membahas mekanisme penghentian permusuhan yang telah berlangsung sejak 1948.
Para pejabat Beirut menegaskan bahwa tujuan utama perundingan adalah mengamankan penarikan pasukan Israel, mengembalikan lebih dari satu juta warga Lebanon yang mengungsi, serta mengembalikan wilayah yang dianggap secara sah milik Lebanon. Dalam pernyataan resmi, Menteri Luar Negeri Lebanon menambahkan bahwa kesepakatan ini bersifat kondisional: “Kami tidak akan menandatangani apa pun sebelum pasukan Israel meninggalkan tanah kami secara keseluruhan.”
Namun, sikap pemerintah tidak mendapat sambutan positif dari semua pihak di dalam negeri. Naim Qassem, wakil pemimpin Hezbollah, menolak keras rencana perundingan langsung dengan Israel. Dalam konferensi pers pada Senin (27/4/2026), Qassem menyebut perundingan tersebut sebagai “dosa besar” yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Ia menegaskan bahwa Hezbollah tidak akan terikat pada kesepakatan apa pun yang dihasilkan dari meja perundingan tersebut dan menolak melucuti senjata mereka.
Qassem menyoroti beberapa poin utama yang menurutnya harus dipenuhi sebelum ada ruang bagi dialog:
- Penarikan total pasukan Israel dari seluruh wilayah Lebanon, termasuk area perbatasan yang dipertahankan secara militer.
- Pemulangan semua pengungsi Lebanon tanpa syarat.
- Penghentian semua bentuk intervensi militer atau ekonomi oleh Israel.
Dia menambahkan, “Kami akan terus melakukan perlawanan defensif untuk melindungi tanah air, tanpa memedulikan tekanan internasional atau ancaman yang datang dari pihak manapun.”
Ketegangan antara dua pandangan ini mencerminkan dinamika politik Lebanon yang kompleks, di mana pemerintah sah berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan keamanan nasional dan tekanan dari kelompok bersenjata yang memegang pengaruh signifikan. Sejak akhir 2023, konflik berskala kecil antara pasukan Israel dan milisi Hezbollah kembali memuncak, menewaskan sejumlah tentara dan warga sipil, termasuk prajurit TNI yang ikut serta dalam misi pendukung pasukan PBB.
Sejarah konflik Lebanon-Israel berakar pada perang Arab-Israel 1948 dan berlanjut melalui beberapa perang, termasuk Perang Lebanon 1978, 1982, serta konflik tahun 2006. Selama hampir tujuh dekade, kedua negara berada dalam status perang de‑facto, meski tidak ada pertempuran terbuka yang konsisten. Upaya diplomatik sebelumnya, seperti perjanjian gencatan senjata 1996 dan resolusi PBB, sering kali runtuh karena kurangnya komitmen nyata dari salah satu pihak.
Jika Israel mematuhi tuntutan penarikan total, Lebanon berpotensi menandatangani perjanjian damai yang dapat membuka jalan bagi rekonstruksi wilayah selatan, pemulihan ekonomi, dan pengembalian pengungsi. Namun, penolakan Hezbollah menimbulkan risiko bahwa kelompok bersenjata tersebut dapat melanjutkan operasi militer independen, yang pada gilirannya dapat memicu kembali eskalasi konflik. Pemerintah Beirut kini berada pada posisi yang sulit: mengakomodasi harapan rakyat akan perdamaian sambil menahan tekanan internal dari aliansi politik‑militer yang kuat.
Pengamat regional menilai bahwa kesepakatan semacam ini dapat menjadi titik balik bagi stabilitas Timur Tengah, asalkan ada jaminan keamanan yang dapat dipercaya oleh semua pihak. Namun, tanpa keterlibatan aktif Hezbollah dalam proses perdamaian, tantangan keamanan jangka panjang tetap tinggi. Situasi ini menuntut dialog yang lebih inklusif, melibatkan tidak hanya pemerintah dan negara asing, tetapi juga pemangku kepentingan lokal yang memiliki pengaruh di lapangan.
