Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 30 Juni 2026 | Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Sumatera Utara (Sumut) kembali diwarnai berbagai persoalan. Mulai dari gangguan sistem, data peserta yang hilang, hingga dugaan kecurangan dalam proses seleksi. Hal ini memicu kekecewaan dan protes dari sejumlah orang tua yang mengaku nilai atau skor seleksi anaknya berubah secara tiba-tiba tanpa penjelasan yang memadai.
Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, persoalan ini terjadi karena belum adanya jaminan dari negara bahwa setiap anak usia sekolah akan memperoleh tempat belajar. Ia menilai, selama daya tampung sekolah masih terbatas dan masyarakat harus bersaing memperebutkan kursi, polemik SPMB akan terus berulang setiap tahun.
Pengamat pendidikan, Ade Indra Chaniago, menyebutkan bahwa akar persoalan utama SPMB bukan terletak di tingkat daerah, melainkan pada regulasi dasar yang dirumuskan oleh pemerintah pusat. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau SPMB saat ini justru membentuk celah yang rawan memicu praktik tidak sehat.
Wali Kota Lubuklinggau, Rachmat Hidayat, akan berkoordinasi dan bersurat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 di salah satu SMA Negeri di Lubuklinggau. Ia menegaskan kewenangan pengelolaan SMA berada di Pemerintah Provinsi Sumsel.
Untuk mengantisipasi agar persoalan serupa tidak terjadi pada pelaksanaan SPMB tingkat SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kota, Rachmat mengaku pihaknya telah kembali mengaktifkan Dewan Pendidikan untuk melakukan pengawasan. Mereka akan turut serta melakukan pengawasan agar SPMB terlaksana dengan baik tanpa keluhan.
Kesimpulan dari persoalan SPMB ini adalah bahwa diperlukan perubahan sistem dan regulasi dari pemerintah pusat untuk mengatasi polemik yang terus berulang setiap tahun. Selain itu, perlu adanya jaminan dari negara bahwa setiap anak usia sekolah akan memperoleh tempat belajar. Dengan demikian, diharapkan SPMB dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak.
