Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 06 Mei 2026 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah menggulirkan program strategis Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu. Namun, realisasi di lapangan mengalami hambatan serius, mulai dari kekurangan lahan hingga sorotan publik terkait pengadaan sepatu seragam siswa.
Hingga akhir April 2026, hanya 11 dari 35 kabupaten/kota yang berhasil memulai pembangunan fisik gedung baru. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah tersedianya lahan seluas minimal 5 hektare. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menegaskan bahwa pemerintah pusat kini menerapkan aturan ketat pada hibah lahan. Pada tahun sebelumnya, gedung aset yang ada masih dapat dipakai sebagai “sekolah rintisan”, tetapi kini setiap pengajuan wajib menyertakan lahan kosong untuk bangunan permanen.
Kendala lahan paling terasa di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Kota Surakarta (Solo) dan Kota Salatiga dilaporkan tidak memiliki lahan sisa sebesar 5 hektare dalam wilayah administratifnya. Sebagai solusi sementara, pemerintah mengizinkan kedua kota mengajukan lahan di kabupaten penyangga: Surakarta diarahkan ke Kabupaten Sukoharjo, sementara Salatiga dapat memanfaatkan lahan di Kabupaten Semarang. Pendekatan ini diharapkan tetap menjaga akses pendidikan warga kota meski bangunan fisik berada di luar batas administratif.
Selain masalah kuantitas, kualitas dan status hukum lahan juga menjadi batu sandungan. Di Kabupaten Magelang, lahan yang tersedia berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD), yang menurut regulasi nasional tidak boleh diubah menjadi bangunan demi menjaga ketahanan pangan. Karena itu, proses pembangunan di Magelang terhenti hingga status lahan dapat dipertimbangkan ulang atau lahan alternatif ditemukan.
Di sisi lain, terdapat kabar baik dari Kabupaten Temanggung dan Banjarnegara yang telah lolos verifikasi lahan dan siap melanjutkan proses berikutnya. Pemerintah pusat telah menyiapkan alokasi anggaran yang signifikan untuk setiap titik Sekolah Rakyat, berkisar antara Rp 200 hingga Rp 230 miliar, mencakup seluruh biaya pembangunan gedung dan fasilitas penunjang.
Sementara tantangan struktural masih berlangsung, program Sekolah Rakyat juga terjebak dalam sorotan publik terkait pengadaan sepatu seragam. Pada Mei 2026, media sosial ramai memperbincangkan keterkaitan antara proyek pengadaan sepatu Senilai miliaran rupiah dengan brand lokal Stradenine. Brand tersebut menjadi viral setelah foto seremonial pengadaan sepatu, yang menampilkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, diidentifikasi sebagai produk Stradenine. Spekulasi harga melonjak hingga Rp 700 ribu per pasang menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi anggaran.
Reynaldi Kurniawan Daud, pemilik Stradenine, memberikan klarifikasi bahwa brandnya tidak terlibat dalam kontrak pemerintah. Ia menegaskan harga eceran produk Stradenine adalah Rp 179.900, jauh di bawah angka yang beredar. Penjualannya hanya melalui jaringan ritel resmi dan marketplace, bukan melalui pengadaan langsung kementerian.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian mengeluarkan peringatan kepada Kementerian Sosial terkait potensi risiko dalam pengadaan sepatu Senilai Rp 27 miliar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menanggapi peringatan tersebut sebagai langkah wajar yang perlu ditindaklanjuti. Ia menegaskan foto penyerahan sepatu bersama Gubernur Jawa Timur merupakan bantuan provinsi, bukan bagian dari pengadaan Kementerian Sosial. Mensos juga menjelaskan perbedaan harga yang muncul antara e‑catalog dan e‑commerce, menekankan bahwa proses lelang, pajak, dan margin penyedia sudah termasuk dalam harga final.
Berbagai tantangan ini menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga pengawas. Tanpa penyelesaian masalah lahan, program Sekolah Rakyat berisiko terhambat, sementara kontroversi pengadaan barang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan sosial.
Secara keseluruhan, keberhasilan Sekolah Rakyat di Jawa Tengah bergantung pada penyelesaian cepat atas permasalahan lahan, penegakan transparansi dalam pengadaan, dan pengawasan yang ketat oleh KPK serta lembaga terkait. Upaya bersama antara pemerintah daerah, kementerian, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan tujuan utama program – menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang kurang beruntung – dapat tercapai.
