Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 20 April 2026 | Proses balik nama kendaraan seringkali menjadi batu sandungan bagi pemilik mobil atau motor bekas, terutama ketika harus menyelesaikan kewajiban pajak selama lima tahun terakhir. Meskipun Korlantas Polri melalui Brigjen Pol Wibowo telah memberikan kelonggaran waktu hingga tahun depan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Samsam keliling belum mampu menangani permohonan tersebut secara menyeluruh.
Menurut pernyataan Brigjen Pol Wibowo, Korlantas Polri berupaya meningkatkan kepatuhan administrasi dengan memberi kesempatan bagi masyarakat yang tidak sempat mengurus balik nama dalam jangka waktu singkat. Kebijakan ini tercantum dalam Surat Edaran Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA yang mulai berlaku 6 April 2026 dan direncanakan akan diterapkan secara nasional hingga akhir tahun.
Namun, terdapat tiga faktor utama yang membuat proses balik nama kendaraan dan pelunasan pajak lima tahunan menjadi hampir mustahil di layanan Samsat keliling:
- Ruang Lingkup Layanan Terbatas – Samsat keliling dirancang untuk menangani layanan dasar seperti penerbitan STNK baru, pembayaran pajak tahunan, dan verifikasi data. Permohonan balik nama kendaraan yang melibatkan pengecekan riwayat pajak lima tahun memerlukan akses ke basis data pusat yang belum terintegrasi pada unit keliling.
- Persyaratan Dokumen Kompleks – Untuk menyelesaikan balik nama kendaraan sekaligus menutupi tunggakan pajak, pemilik harus menyertakan dokumen identitas pemilik lama, bukti pembayaran pajak sebelumnya, serta surat pernyataan blokir. Ketersediaan dokumen tersebut sering kali terhambat, terutama bagi transaksi jual‑beli yang tidak terdokumentasi dengan baik.
- Biaya Administrasi dan Pajak Progresif – Pemerintah melalui Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 mewajibkan pembayaran PKB dan BBNKB untuk semua kendaraan, termasuk listrik. Tanpa insentif daerah, beban pajak progresif dapat meningkat signifikan, membuat pemilik enggan menyelesaikan seluruh kewajiban sekaligus.
Kebijakan baru yang mengakhiri pembebasan pajak kendaraan listrik secara nasional menambah beban finansial. Meskipun beberapa daerah tetap menawarkan insentif, tidak semua wilayah menyediakan potongan yang cukup untuk menutupi biaya administratif balik nama kendaraan bersamaan dengan pajak lima tahunan.
Selain itu, masalah teknis seperti keterlambatan pembaruan data pada sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dapat berujung pada tilang yang ditujukan kepada pemilik lama. Hal ini menambah urgensi melakukan balik nama kendaraan sesegera‑sesegera, namun pada praktiknya proses tersebut masih terhambat oleh prosedur yang rumit.
Beberapa solusi yang diusulkan antara lain:
- Integrasi sistem Samsat keliling dengan basis data pusat untuk memeriksa riwayat pajak secara real‑time.
- Penyederhanaan dokumen dengan mengizinkan penggunaan dokumen digital yang terverifikasi.
- Pemberian insentif khusus bagi pemilik yang menyelesaikan balik nama kendaraan beserta pajak lima tahun dalam satu kali transaksi, misalnya potongan BBNKB atau pengurangan PKB.
Jika langkah‑langkah ini diimplementasikan, diharapkan beban administratif dapat berkurang dan masyarakat lebih termotivasi untuk menyelesaikan balik nama kendaraan tepat waktu. Sebagai hasilnya, data kepemilikan kendaraan akan lebih akurat, mengurangi potensi penyalahgunaan, serta meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Secara keseluruhan, meski ada kebijakan kelonggaran, faktualitas di lapangan menunjukkan bahwa Samsat keliling belum siap menampung proses balik nama kendaraan bersamaan dengan pelunasan pajak lima tahunan. Penyelesaian tantangan ini memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak kepolisian untuk menciptakan layanan yang lebih terintegrasi dan ramah pengguna.
