Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 09 Mei 2026 | Belakangan ini, masyarakat menyaksikan fenomena yang semakin sering muncul, yaitu pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembekalan berbagai kelompok sipil. Mulai dari aparatur sipil negara (ASN), penerima beasiswa LPDP, hingga manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, semuanya mendapatkan sentuhan pelatihan bercorak militer.
Narasi yang dibangun terdengar seragam: membentuk disiplin, meningkatkan nasionalisme, memperkuat mental, hingga mencegah culture shock. Di tengah situasi global yang tidak pasti, alasan-alasan tersebut terdengar masuk akal. Namun, pertanyaannya lebih mendasar: mengapa negara merasa semakin perlu melibatkan pendekatan militer dalam membina warga sipil?
Fenomena ini bukan sekadar agenda pelatihan biasa. Ia mencerminkan perubahan cara negara memandang persoalan sumber daya manusia, birokrasi, bahkan loyalitas kebangsaan. Ada kecenderungan kuat di Indonesia bahwa ketika muncul masalah kinerja, solusi yang paling cepat dibayangkan adalah “pendisiplinan”.
Dalam imajinasi birokrasi Indonesia, disiplin hampir selalu diasosiasikan dengan pendekatan militeristik. ASN dianggap kurang tangguh? Kirim ke pelatihan semi militer. Mahasiswa penerima beasiswa luar negeri dikhawatirkan kurang nasionalis? Libatkan TNI dalam pembekalan.
Padahal, problem utama birokrasi dan SDM Indonesia sering kali bukan kurang disiplin, melainkan lemahnya sistem merit, budaya kerja yang tidak sehat, rendahnya kualitas kepemimpinan, serta minimnya ekosistem pembelajaran. Disiplin memang penting. Tetapi disiplin bukan obat untuk semua persoalan.
Ironisnya, negara kerap memilih pendekatan yang simbolik dan instan dibanding membangun reformasi yang substantif. Pelatihan bergaya militer lebih mudah dipertontonkan ke publik ketimbang membenahi sistem pengawasan, memperbaiki kualitas pendidikan, atau menciptakan budaya kerja profesional.
Akibatnya, pembinaan karakter berisiko berubah menjadi seremoni ketegasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam tentang pendekatan pembinaan karakter yang dilakukan oleh negara, agar tidak terjebak dalam pendekatan yang hanya simbolik dan tidak membawa perubahan yang signifikan.
Perlu diingat bahwa pendidikan dan pembinaan karakter harus dilakukan dengan cara yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, bukan hanya dengan pelatihan militer yang singkat. Dengan demikian, diharapkan dapat menghasilkan warga sipil yang tidak hanya disiplin, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi efektif, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.