Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 18 Mei 2026 | Pemerintah telah mengkonfirmasi pencairan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026. Kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian panjang para aparatur negara dan pensiunan.
Pencairan gaji ke-13 diperkirakan akan dilakukan pada bulan Juni 2026, meskipun tanggal pastinya belum ditetapkan. Para pensiunan diimbau untuk memantau informasi resmi dari Taspen maupun instansi terkait guna memastikan jadwal distribusi di wilayah masing-masing.
Besaran gaji ke-13 yang diterima pensiunan akan setara dengan satu kali nilai pensiun pokok yang diterima setiap bulannya. Dana tambahan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan anak atau cucu, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya di pertengahan tahun.
Para pensiunan perlu memastikan data di Taspen sudah terupdate agar proses pencairan berjalan lancar. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memberikan kepastian status hukum bagi para guru honorer yang sudah lama mengabdi.
Dalam beberapa berita terkait, pemerintah juga telah mengumumkan bahwa stok solar di SPBU Shell kembali tersedia, dengan harga Rp30.890 per liter. Sementara itu, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam mengalami kenaikan, menjadi Rp2.859 juta per gram.
Di bidang pendidikan, pemerintah berencana untuk mengangkat guru non-ASN menjadi ASN PPPK atau PNS, guna menjaga kualitas pendidikan nasional. Hal ini juga penting untuk merespons kekurangan guru di daerah, termasuk karena pensiun.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah perlu memperbaiki basis data tenaga pendidik untuk menghitung kebutuhan riil guru secara akurat, serta memetakan beban fiskal dalam pembahasan APBN ke depan.
Kesimpulan, pencairan gaji ke-13 bagi PNS dan pensiunan merupakan kebijakan yang tepat untuk memberikan penghargaan atas pengabdian mereka. Pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan pendidikan nasional dengan mengangkat guru non-ASN menjadi ASN PPPK atau PNS, serta memperbaiki basis data tenaga pendidik.
