Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 18 Juni 2026 | Pemerintah saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan implementasi program tersebut. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan bahwa efisiensi anggaran MBG dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp 1 triliun per bulan.
Qodari menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola implementasi MBG, termasuk moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, penghitungan ulang insentif, dan fokus pada target penerima di kelompok paling membutuhkan. Ia juga menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan kajian komprehensif untuk perbaikan tata kelola MBG.
Sementara itu, Pemerintah Kota Padang berencana untuk mematangkan ekosistem lokal dalam implementasi MBG. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menginstruksikan seluruh SPPG di Kota Padang untuk bersiap menghadapi sistem penilaian ketat dari BGN. Ia berharap bahwa seluruh dapur MBG dapat memenuhi standar terbaik dari aspek mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, dan tata kelola operasional.
Badan Gizi Nasional (BGN) juga melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan MBG, termasuk insentif dan masalah motor listrik. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan bahwa pihaknya akan memanfaatkan momen libur sekolah untuk mengaudit semua dapur MBG dan melakukan perbaikan tata kelola internal, sumber daya manusia, dan sistem pendataan penerima manfaat.
Pemerintah diminta untuk memperhatikan kajian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menemukan indikasi pelanggaran HAM dalam program MBG. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengatakan bahwa pemerintah harus bersikap lebih terbuka dan obyektif dalam menerima masukan serta evaluasi berbasis data demi perbaikan program ke depan.
Penyaluran MBG disetop sementara selama libur sekolah untuk membenahi pelaksanaan program, termasuk mengaudit seluruh dapur penyedia MBG. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, memastikan bahwa pihaknya akan melakukan penataan menyeluruh agar pelaksanaan MBG lebih baik saat siswa kembali masuk sekolah.
Kesimpulan dari evaluasi dan perbaikan program MBG adalah bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola dan implementasi program tersebut. Dengan melakukan evaluasi dan perbaikan, diharapkan bahwa program MBG dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama kelompok paling membutuhkan.
