Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 13 April 2026 | Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, kembali menegaskan sikapnya terhadap fenomena “inflasi pengamat” yang ia sebut sebagai ancaman bagi stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam konferensi pers pada Senin, 13 April 2026, ia menyoroti pernyataan Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya yang mengingatkan publik tentang maraknya kritik pengamat yang tidak berdasar fakta. Habiburokhman menambahkan bahwa di antara para pengamat tersebut, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, menonjol sebagai figur yang dinilai bersifat provokatif dan berpotensi mengusung agenda politik partisan untuk menjatuhkan Prabowo.
Menurut Habiburokhman, Saiful Mujani bukan sekadar akademisi atau analis independen. Ia menilai Mujani sebagai “elit politik kaya raya” yang selama pemilihan presiden 2019 pernah menentang Prabowo. Dari perspektif Habiburokhman, hubungan historis tersebut menimbulkan pertanyaan penting: apakah kritik yang dilontarkan Mujani didasari keprihatinan genuine terhadap kebijakan pemerintah atau semata‑mata merupakan upaya politik untuk merebut kekuasaan? “Kita tahu, Saiful Mujani adalah elite politik kaya raya, yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada pilpres lalu. Apakah kritik dia murni disebarkan untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan,” ujarnya secara retoris.
Habiburokhman menegaskan bahwa tidak semua kritik bersifat konstruktif. Ia membedakan antara kritik yang berbasis data dan fakta, yang dapat menjadi “vitamin” bagi pemerintah, dengan kritik yang ia sebut sebagai “propaganda hitam“—sebuah taktik yang menyebarkan kebohongan, kebencian, dan motif pribadi demi menggerakkan opini publik. Dalam penjelasannya, ia mengutip contoh pengamat yang mengklaim diri sebagai kritikus namun sebenarnya menyebarkan informasi yang tidak akurat, dengan tujuan memperkuat posisi politik tertentu.
Berikut rangkuman poin utama yang disampaikan Habiburokhman:
- Fenomena “inflasi pengamat” memang nyata; banyak komentar publik tidak didukung oleh data yang valid.
- Saiful Mujani dianggap sebagai tokoh yang memanfaatkan platformnya untuk menumbuhkan sentimen anti‑Prabowo.
- Propaganda hitam dapat mengancam stabilitas politik, terutama menjelang Pemilu 2029.
- Rakyat diimbau tetap kritis, menyaring informasi, dan menilai setiap pernyataan berdasarkan fakta.
Dalam konteks demokrasi Indonesia, Habiburokhman menekankan bahwa hak setiap warga untuk berambisi dalam politik tetap dihormati, termasuk keinginan untuk berkuasa. Namun, ia memperingatkan bahwa upaya perebutan kekuasaan secara inkonstitusional akan menimbulkan biaya politik yang besar dan akhirnya membebani rakyat. “Jika Saiful Mujani berkeinginan merebut kekuasaan, haknya tetap diakui. Namun, cara-cara yang melanggar konstitusi akan menimbulkan konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi negara,” kata Habiburokhman.
Presiden Prabowo Subianto, yang menjabat sejak 2024, diperkirakan memiliki sisa masa jabatan sekitar lima tahun sebelum pemilihan umum 2029. Habiburokhman menilai bahwa selama masa kepresidenan tersebut, pemerintah telah berhasil mencatat tingkat kepercayaan publik yang tinggi, mencapai lebih dari 96 juta warga yang mendukung kebijakan pemerintah. Ia menambahkan bahwa tidak ada warga yang dijatuhi hukuman karena mengkritik atau menghina presiden, menandakan adanya ruang kebebasan berpendapat yang masih terjaga.
Namun, Habiburokhman mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh disalahgunakan sebagai alat untuk menimbulkan kegaduhan. Ia mengajak masyarakat untuk melakukan edukasi kritis, menghindari penyebaran rumor, dan menolak setiap bentuk propaganda yang berpotensi memecah belah bangsa. “Kita harus tetap waspada, karena kritik yang tidak berlandaskan fakta dapat menjadi senjata politik yang berbahaya,” tuturnya.
Kesimpulannya, pernyataan Habiburokhman menyoroti ketegangan antara kebebasan berpendapat dan ancaman propaganda hitam dalam lanskap politik Indonesia. Sementara Saiful Mujani tetap menjadi sosok yang dipertanyakan objektivitasnya, pemerintah dan lembaga legislatif diharapkan dapat menegakkan standar integritas dalam penyampaian analisis publik. Pada akhirnya, kemampuan rakyat untuk menilai secara kritis dan menolak informasi yang tidak berdasar akan menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlanjutan demokrasi hingga pemilu berikutnya.
