Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 17 Mei 2026 | Baru-baru ini, film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Film ini memotret realitas kelam di balik proyek pembangunan di Papua, khususnya proyek perkebunan seluas 2,5 juta hektar yang mengancam hutan warisan leluhur masyarakat setempat.
Masyarakat Papua melakukan perlawanan terhadap pembabatan hutan menggunakan simbol salib merah serta ritual adat pesta babi. Film dokumenter ini memang dibuat agar situasi masyarakat adat di Papua dapat dipahami publik secara lebih luas.
Menurut sutradara film, Cypri Paju Dale, istilah "kolonialisme" dalam judul film bukan dipilih secara sembarangan, melainkan menjadi bagian dari kerangka analisis untuk memahami situasi masyarakat adat di Papua secara menyeluruh. Ia menjelaskan bahwa film tersebut merupakan dokumenter berbasis penelitian sejarah dan antropologi yang dipadukan dengan investigasi jurnalistik serta analisis kebijakan.
Kader Muda PDI-P, Shohibul Kafi, menilai ada "lubang besar" dalam perjalanan bernegara sejak era Reformasi, terutama terkait konsensus nasional yang belum tuntas. Ia juga menyoroti transparansi pemerintah dalam mengelola sumber daya alam di Papua.
Politisi PDI-P, Angga Nugraha, menegaskan bahwa film "Pesta Babi" memegang peranan krusial sebagai jendela bagi masyarakat luas untuk melihat kondisi Papua secara utuh dan jujur. Ia menekankan pentingnya ruang debat publik ketimbang melakukan pembungkaman terhadap penyampaian realitas konflik agraria.
Pemerintah melalui sejumlah menteri menegaskan tidak ada larangan resmi terhadap pemutaran film tersebut dan meminta publik menyikapinya secara kritis. Namun, TNI mengingatkan adanya potensi gangguan sosial akibat narasi yang dinilai tendensius dalam film tersebut.
Kesimpulan dari film "Pesta Babi" adalah bahwa proyek pembangunan di Papua harus dipertimbangkan secara matang dan transparan, dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Film ini menjadi sarana edukasi publik agar memahami kompleksitas konflik agraria dan hak masyarakat adat.
